Deklarasi #2019GantiPresiden, Mardani Singgung Utang Pemerintah

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa hadir di acara deklarasi relawan #2019GantiPresiden di depan pagar lapangan Monas, Jakarta Pusat, 6 Mei 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    Ratusan massa hadir di acara deklarasi relawan #2019GantiPresiden di depan pagar lapangan Monas, Jakarta Pusat, 6 Mei 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Penggagas gerakan #2019GantiPresiden mempertanyakan utang pemerintah saat acara deklarasi gerakan tersebut di depan pintu barat daya Monumen Nasional, Jakarta.

    "Kita boleh bangga bangun infrastruktur, tapi mayoritas banyak dari utang. Dan utangnya bisa dibayar atau tidak?," kata Mardani saat berorasi di acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Ahad, 6 Mei 2018. Para relawan yang hadir pun menjawab kompak, "Tidak".

    Baca: Bawaslu Minta Relawan Pilpres Saling Menghormati

    Sekitar 500 orang menghadiri deklarasi gerakan tersebut. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera merupakan penggagas gerakan #2019GantiPresiden.

    Dalam deklarasi, terus terdengar sahut menyahut suara massa sambil berteriak ketika Mardani menyebutkan #2019GantiPresiden. Massa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak itu mengangkat tangan sambil mengacungkan jari kelingking dan jempol mereka.

    Baca: Deklarasi Hari Ini, Begini Awal Mula Gerakan #2019GantiPresiden

    "Kita ingin melakukan pendidikan politik. Kenapa? Cukup sudah pencitraan, cukup sudah pembohongan, cukup sudah upaya kembodohi masyarakat. Masyarakat disuruh ternak kalajengking. Apa itu cerdas? Masyarakat disuruh masuk gorong-gorong. Apa itu cerdas? 2019 ganti presiden," kata Mardani.

    Ada banner ukuran 4 x 8 yang membentang di antara massa #2019GantiPresiden tersebut. Penjual kaus dan topi dengan tulisan #2019GantiPresiden juga ikut meramaikan deklarasi tersebut. Diantara pedagang juga ada yang menjual atribut Partai Keadilan Sejahtera.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.