Pengacara Sukmawati Minta Polda Jabar Cabut SP3 Rizieq Shihab

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rizieq Shihab, mengacungkan jempolnya saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ketika persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 28 Februari 2017. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi ahli yaitu Rizieq Shihab dan Ahli Hukum Pidana Abdul Chair Ramadhan. Raisan Al Farisi/Republika/pool

    Rizieq Shihab, mengacungkan jempolnya saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ketika persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 28 Februari 2017. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi ahli yaitu Rizieq Shihab dan Ahli Hukum Pidana Abdul Chair Ramadhan. Raisan Al Farisi/Republika/pool

    TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa hukum Sukmawati Soekarnoputri, Petrus Selestinus meminta Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk mencabut Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3 terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

    “Kami protes keras dikeluarkannya SP3 kasus Rizieq Shihab. Kami minta dicabut,” kata Petrus dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 5 Mei 2018.

    Rizieq Shihab ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jabar karena dianggap telah melakukan penodaan lambang negara Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden Soekarno. Ia dilaporkan oleh putri Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri pada Oktober 2016. Pada Januari 2017, Polda Jabar pun meningkatkan status Rizieq Shihab dari saksi terlapor menjadi tersangka.

    Baca: Jejak Penghentian Kasus Penghinaan Pancasila Rizieq Shihab

    Petrus meminta Polda Jawa Barat membuka kembali penyelidikan kasus yang melibatkan Rizieq tersebut. Selain itu, ia meminta polisi untuk terbuka terhadap penyelidikan kasus ini. “Informasikan kepada publik dan kepada pelapor apa hasil kerja penyelidik selama hampir dua tahun jalannya penyelidikan, mana yang kurang dan mana yang dibutuhkan penyelidik dari peran partisipasi masyarakat," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini.

    Menurut Petrus, Kapolri harus memberikan garansi kepada publik bahwa laporan masyarakat terhadap Rizieq Shihab dijamin akan diproses secara adil dan transparan. Jangan sampai, kata dia, ada diskriminasi berupa perlakukan berbeda bagi masyarakat yang melapor.

    Baca: Soal Rizieq Shihab, Alumni 212 Anggap Jokowi Mendengarkan Nasihat

    Sebab, menurut Petrus, ia melihat masyarakat yang melaporkan kasus secara santun tidak diproses. Sedangkan kalau yang melaporkan kasus berasal dari kelompok besar yang datang dengan marah-marah dan demo, maka proses hukumnya cepat dilimpahkan ke penuntutan dan/atau mudah dihentikan dengan SP3 di tengah jalan.

    Petrus mengatakan berdasarkan hukum penyidik polisi tak layak mengeluarkan SP3 atas kasus Rizieq. Sebab, jaksa penuntut umum tidak memberi petunjuk untuk SP3, melainkan untuk penyempurnaan berkas. "Persoalan kerja berikutnya adalah memperkuat dan mepertajam bukti-bukti yang sudah ada berupa dua alat bukti bahkan lebih," kata dia.

    Sikap polisi yang mengeluarkan SP3 kasus Rizieq Shihab pun berpotensi menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak yang juga melaporkan dia ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya atas beberapa dugaan tindak pidana seperti penodaan agama dan lainnya. “Kasusnya jalan di tempat, tidak dijelaskan hasil perkembangan penyelidikannya hingga saat ini," kata Petrus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.