Kata Gatot Nurmantyo Ketika Disebut Penantang Kuat Jokowi

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. TEMPO/Fajar Januarta

    Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.COYogyakarta - Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo tak mau ambil pusing ketika disebut bakal menjadi pesaing terkuat untuk Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. "Tanya saja langsung dengan yang menganggap itu,” ujar Gatot saat ditemui di sela-sela acara dialog di Masjid Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat, 4 Mei 2018.

    Nama mantan panglima TNI itu belakangan disebut sejumlah survei memiliki potensi yang tidak kecil untuk maju dalam pilpres. Bahkan tak sedikit yang menganggap Gatot lebih kuat ketimbang Prabowo Subianto ketika harus berhadapan dengan Jokowi saat pilpres.

    Baca juga: Survei Capres Alternatif, Gatot Nurmantyo Raih Dukungan Terbanyak

    Gatot menuturkan belum mendapat tiket dan dukungan resmi dari partai politik untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. “Belum ada kok (dukungan resmi), yang ada baru tiket nonton bioskop,” ujarnya berseloroh.

    Gatot pun menanggapi dengan santai ketika ditanya mengenai kemungkinan beberapa partai politik mempertimbangkan namanya sebagai calon alternatif. “Bisa ditanyakan ke partainya soal itu.”

    Baca juga: Gatot Nurmantyo Sindir Partai-partai Islam yang Enggan Bersatu

    Gatot berpotensi menjadi lawan lebih berat bagi Jokowi saat pilpres 2019. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago membandingkan pengaruh Prabowo dengan Gatot Nurmantyo dalam pilpres. Menurut dia, koalisi Jokowi akan ketakutan jika Gatot Nurmantyo maju sebagai calon presiden.

    Pangi juga berpendapat Prabowo juga akan memiliki peran besar sebagai penentu kebijakan atau king maker. Menurut dia, saat ini adalah momentum Gatot Nurmantyo untuk maju lantaran elektabilitasnya terus menanjak. “Gatot bisa dikatakan menjadi penantang tangguh Jokowi," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.