Nasihat Kepala Lapas Sukamiskin untuk Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus korupsi EKTP, Setya Novanto saat meninggalkan Rutan Kelas I KPK untuk menuju Lapas Sukamiskin Bandung. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Terpidana kasus korupsi EKTP, Setya Novanto saat meninggalkan Rutan Kelas I KPK untuk menuju Lapas Sukamiskin Bandung. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Wahid Husen memastikan tidak akan ada perlakuan khusus terhadap terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto.

    "Nggak ada penanganan khusus sama aja dengan napi lain, tidak ada ruangan khusus juga," ujar Wahid saat ditemui di halaman lapas Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jumat, 4 Mei 2018.

    Setya Novanto resmi mendekam di lapas Sukamiskin. Mantan Ketua DPR itu tiba di penjara khusus koruptor itu sekitar pukul 16.45 WIB, Jumat, 4 Mei 2018.

    Baca juga: Setya Novanto Akan Jalani Orientasi Selama Sepekan di Sukamiskin

    "Tadi sejak masuk kita periksa berkas, serah terima dengan KPK terus mengambil data dan selanjutnya memeriksa kesehatan. Setelah pemeriksaan kesehatan dia ditempatkan di kamar blok utara," ujarnya.

    Menurut Wahid, Setya Novanto akan menjalani proses administrasi dan orientasi selama 6 hari. Hal itu dilakukan sebagai pengenalan bagi Setnov yang kini harus mendekam di balik jeruji besi.

    "Jadi 6 hari masa orientasinya. Kesehatannya insya Allah lah dokter menyatakan ini mudah-mudahan sehat lah. Kan hanya cek fisik saja," kata dia.

    Baca juga: Pamit ke Sukamiskin, Setya Novanto Ucapkan Permintaan Maaf

    Wahid pun mengaku sudah melakukan obrolan dengan Setya Novanto setibanya di lapas Sukamiskin. Menurut dia, tidak ada obrolan spesial antara dirinya dengan mantan ketua umum Partai Golkar itu. "Iya tadi ngobrol sebentar saja, suruh ikhlas menerima di lapas ini," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.