LKPJ Gubernur Jawa Barat Selesai Dibahas DPRD

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  LKPJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD

    LKPJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD

    INFO JABAR -  Panitia khusus (pansus0 I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah selesai membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat akhir tahun anggaran 2017 dan akhir masa jabatan 2013-2018.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima langsung laporan tersebut dari Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. Penyerahan laporan ini berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Barat di gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu malam, 2 Mei 2018.

    Dalam laporan setebal 44 halaman itu, pansus I melihat keberhasilan dan kegagalan secara umum selama lima tahun dalam bentuk capaian indikator pembangunan.

    Di bidang ekonomi, pansus melihat ada penurunan sejak 2013, yang semula 6,33 persen menjadi 5,19 persen. Ini dipicu melambatnya perekonomian nasional dan internasional. Meski demikian, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat masih di atas LPE nasional, 5,03 persen.

    Dinamika perekonomian Jawa Barat masih cukup terkendali. Ada penurunan laju inflasi sejak 2013 berkisar 9,1 persen,  menurun di angka 3,1 persen  pada  2017. "Sehingga dengan kondisi perekonomian Jawa Barat seperti ini, masih memberikan daya tarik tersendiri bagi investor, baik dalam maupun luar negeri," kata Kusnadi, anggota Pansus I DPRD Jawa Barat, dalam laporannya.

    Hal tersebut terlihat dari besarnya pertumbuhan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, dari Rp 301,40 triliun menjadi Rp 449,34 triliun pada 2017. Artinya, investasi mengalami pertumbuhan sebesar 8,98 persen.

    Di dunia pendidikan, Jawa Barat juga mengalami peningkatan aksesibilitas dan kualitas. Kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kurun waktu 2013-2018 yang telah direalisasikan, di antaranya berupa pembiayaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMA/SMK/MA rata-rata sebanyak Rp 1,4 juta per siswa per tahun dan BOS SMP/SMPLB sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun.

    Peningkatan terjadi pula di bidang kesehatan. Indeks kesehatan meningkat dari 80,14 poin pada 2013 menjadi 81,18 poin pada 2017. Angka harapan hidup juga naik, dari 72,09 pada 2013 menjadi 72,77 pada 2017. Ditinjau dari sudut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bidang kesehatan telah dilaksanakan alokasi sebesar 10 persen dari total APBD sejak 2013-2018.

    "Demikian juga dalam bidang SDM, jumlah karya iptek ada peningkatan. Sedangkan kualitas ketahanan keluarga ditunjukkan oleh indeks pemberdayaan gender, yang meningkat dari 69,57 poin pada 2013 menjadi 71,15 poin pada 2017," tutur Kusnadi di hadapan 59 anggota DPRD Jawa Barat yang hadir dalam paripurna.

    Pansus I menyimpulkan kinerja pemerintahan daerah selama 2017 sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMD 2013-2018.  Pansus menilai pemerintah Provinsi Jawa Barat secara sungguh-sungguh berupaya mencapai target serta capaian pembangunan yang sudah ditetapkan bersama DPRD.

    "Hal ini patut kita apresiasi. Hal ini terlihat dari lancarnya berbagai macam persoalan yang muncul terkait dengan tugas dan kewenangan pemprov akibat perubahan peraturan, seperti penanganan dan pengelolaan SMA/SMK yang menyerap anggaran besar pada 2017 ini," ucap Kusnadi.

    Sementara itu, menanggapi laporan Pansus I, Gubernur Ahmad Heryawan dalam sambutannya dalam rapat paripurna mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada pimpinan serta semua s anggota DPRD Jawa Barat, khususnya tim Pansus I LKPJ TA 2017 dan AMJ 2013-2018 yang terlibat secara aktif menelaah LKPJ dan AMJ.

    Menurut Aher, sapaan akrab Gubernur Ahmad, keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat selama periode RPJMD 2013-2018 yang dibuktikan dengan pencapaian target indikator kinerja daerah (IKD), indikator kinerja program (IKP), pencapaian janji kampanye gubernur, dan berbagai prestasi yang diraih, tidak akan dapat diraih tanpa kerja sama serta dukungan dari semua pihak di Jawa Barat, khususnya DPRD Provinsi Jawa Barat.

    "Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat selama periode 2013-2018 terdapat hal-hal kurang berkenan," katanya. (*) 

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.