Ogah Banding, Setya Novanto: Saya Sebaiknya Cooling Down Dulu

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto, menghadiri sidang dengan terdakwa Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 27 April 2018. Setya memberikan keterangan sebagai saksi kunci dalam kasus merintangi penyidikan. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto, menghadiri sidang dengan terdakwa Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 27 April 2018. Setya memberikan keterangan sebagai saksi kunci dalam kasus merintangi penyidikan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Setya Novanto mengatakan dirinya enggan mengajukan banding untuk meredam hiruk pikuk semenjak ia menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

    "Saya sebaiknya cooling down dulu," kata Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis, 3 Mei 2018. Setya hadir sebagai saksi untuk terdakwa Fredrich Yunadi dalam kasus perintangan penyidikan e-KTP.

    Baca: ICW Minta KPK Jerat Setya Novanto dengan Pidana Pencucian Uang

    Majelis hakim memvonis Setya 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim juga mencabut hak politik Setya selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman.

    Setya mengatakan dirinya telah berkonsultasi dengan keluarga, yaitu anak, istri dan penasihat hukum terkait pengajuan banding. Ia memutuskan tidak mengajukan banding sejak 30 April 2018. "Meskipun saya punya hak untuk itu," kata Setya.

    Baca: Lelah dan Ogah Banding, Setya Novanto Pilih Ajukan Ini ke KPK

    Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya mengatakan kliennya menulis surat ke KPK pada 30 April 2018. Isi surat itu adalah menerima vonis 15 tahun penjara dan tidak mengajukan banding.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan mengajukan permohonan banding atas vonis 15 tahun penjara terhadap Setya Novanto di kasus korupsi e-KTP. "KPK menerima putusan tersebut dan tidak akan mengajukan permohonan banding," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantornya pada Senin, 30 April 2018.

    Baca: Seusai Vonis Setya Novanto, KPK Incar Pelaku Lain Korupsi E-KTP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.