Dosen ke Rektor Unpad: Sewajarnya Bapak Mengundurkan Diri

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rektor Universitas Padjadjaran, Tri Hanggono Ahmad, menemui pengunjuk rasa di halaman Unpad, Bandung, 2 Mei 2018. Mahasiswa dan pekerja menuntut 6 poin perbaikan, dan menuntut Rektor Unpad mundur jika gagal mengembalikan kondisi dan kualitas Unpad jadi lebih baik. TEMPO/Prima Mulia

    Rektor Universitas Padjadjaran, Tri Hanggono Ahmad, menemui pengunjuk rasa di halaman Unpad, Bandung, 2 Mei 2018. Mahasiswa dan pekerja menuntut 6 poin perbaikan, dan menuntut Rektor Unpad mundur jika gagal mengembalikan kondisi dan kualitas Unpad jadi lebih baik. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Gelora Aksi Masyarakat Universitas Padjadjaran atau Unpad melakukan aksi unjuk rasa di Hari Pendidikan Nasional, Rabu, 2 Mei 2018. Aksi di kampus Unpad, Bandung, itu menyoroti kinerja dan kebijakan Rektor Tri Hanggono Achmad selama tiga tahun ini. “Sewajarnya Bapak mengundurkan diri sekarang juga,” kata dosen Departemen Statistika Unpad, Achmad Bachrudin, langsung ke Tri Hanggono saat berdialog.

    Kelompok yang terdiri atas mahasiswa, dosen, dan pekerja kebersihan di lingkungan Unpad itu berjumlah 50 orang lebih saat melakukan aksi unjuk rasa. Tri Hanggono menemui demonstran dan berdialog di depan bekas gedung rektorat di kampus Unpad.

    Baca juga: Rektor Universitas Padjadjaran Tak Tiru Unand Soal LGBT

    Menurut Achmad, mereka merasa tak puas dengan kinerja dan kebijakan Rektor Unpad yang dinilai berpola sentralisasi, prematur, tidak taat hukum, dan tanpa mendengarkan pendapat masyarakat Unpad.

    Mereka menilai Rektor Tri Hanggono dan jajarannya telah gagal mengelola Unpad secara demokratis, termasuk tidak bisa menjamin kebebasan berekspresi mahasiswa. Selain itu, kebijakannya terlalu sentralistik dengan pendekatan antikritik.

    Kebijakan prematur dan tergesa-gesa diterapkan, misalnya, soal Tahapan Persiapan Bersama (TPB) bagi mahasiswa tahun pertama dan kedua sejak 2016/2017. Mereka menilai praktiknya gagal pada 2016 karena ketidaksiapan pelaksanaan dan menimbulkan kekacauan penilaian yang merugikan mahasiswa.

    Mereka juga mempertanyakan penggratisan biaya pendidikan program pendidikan dokter dan spesialis, pembukaan kampus di Pangandaran, dan pengambilalihan Akademi Keperawatan di Garut. Kebijakan itu memunculkan indikasi beberapa masalah, seperti fakultas pada umumnya hanya mendapatkan dana taktis Rp 5 juta per bulan serta Unpad mengurangi office boy dan petugas satuan pengamanan.

    Baca juga: Pendaftar SNMPTN ke Unpad Terbanyak se-Indonesia  

    Demonstran pun mempersoalkan hubungan kerja Unpad dengan kelompok pekerja kebersihan. Upah mereka per bulan saat ini sebesar Rp 750 ribu, sementara UMK Sumedang 2017 Rp 2.463.461. Rektor berjanji akan melakukan pertemuan dengan para pekerja kebersihan pada hari ini untuk membahas nasib pekerja kebersihan di lingkungan kampus Unpad di Jatinangor.

    Menjawab desakan tersebut, Tri Hanggono menjawab, “Saya menjalankan amanah untuk bekerja lima tahun. Ada Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik yang mengevaluasi kinerja Rektor Unpad.” Dia membuka dialog lanjutan dengan para demonstran soal kinerja dan kebijakan pengelolaan kampus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.