May Day, Said Iqbal Ingatkan Bawaslu Tak Bermain Politik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan salam saat menghadiri aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, 1 Mei 2018. Dalam kegiatan tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendukung Prabowo Subiakto sebagai calon Presiden 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan salam saat menghadiri aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, 1 Mei 2018. Dalam kegiatan tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendukung Prabowo Subiakto sebagai calon Presiden 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan buruh berhak menyatakan sikap politik pada Hari Buruh Internasional alias May Day, termasuk sikap terkait dengan pemilihan presiden 2019. Pernyataan Said itu menanggapi imbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar acara satu tahunan itu tidak disisipi konten pemilu 2019.

    "Kami ingin mengingatkan Bawaslu, daripada buruh bereaksi terhadap sikap Bawaslu, jangan bermain politik dengan buruh," kata Iqbal di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018. Iqbal menilai langkah Bawaslu melarang adanya kampanye pemilu 2019 dalam acara May Day adalah pernyataan yang mengandung muatan politis.

    Baca juga: Kawal May Day, Polda Jabar Kerahkan 17.260 Personel Gabungan

    Menurut Iqbal, KSPI telah berulang kali menyampaikan sikap politiknya, bukan hanya terkait dengan pilpres 2019. Menurutnya, perjuangan kaum buruh adalah proses politik yang didahului dengan keputusan parlemen dan pemerintah.

    Iqbal mengatakan salah satu hal yang dibutuhkan buruh saat ini adalah presiden yang akan bisa dipilih secara konstitusional pada 2019 mendatang. Sehingga, menurut dia, seharusnya tidak ada larangan bagi warga negara untuk menunjukkan sikap terkait dengan keputusan politiknya. "Apalagi buruh adalah kaum kecil. Buruh itu hanya berpikir tentang bagaimana nasibnya bisa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," ujarnya.

    Belum lagi, dia menilai May Day tahun ini adalah saat yang tepat bagi buruh menyampaikan aspirasi politik. Sebab, periode pendaftaran calon presiden akan jatuh pada awal Agustus mendatang, dan pemilihan akan dilakukan pada April tahun depan. "Ini soal momentum yang tepat," ucapnya.

    Sebelumnya, Bawaslu meminta buruh yang berunjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day, Selasa, 1 Mei 2018, tidak berkampanye mengenai pemilihan kepala daerah ataupun presiden. "Lebih baik dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan buruh," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, saat jumpa pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

    Baca juga: Merasa Dikibuli Anies-Sandi, Buruh Ungkap 10 Poin Kontrak Politik

    Bawaslu, kata dia, tidak melarang semua upaya dan aktivitas demokrasi warga untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Sebab, kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dilindungi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

    Bahkan Bawaslu memperbolehkan seandainya buruh mengenakan atribut #2019GantiPresiden ataupun tandingannya. Bawaslu pun tidak melarang jika buruh mendeklarasikan dukungan kepada tokoh yang didukung untuk menjadi calon presiden. "Tidak masalah hal itu dilakukan asal bisa menjaga keamanan dan ketertiban," ucap Fritz.

    Namun Bawaslu mengimbau agar kemerdekaan berpendapat itu dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pilkada dan Pemilu. "Kami mengimbau agar dalam penyampaian pendapat pada peringatan Hari Buruh 2018 tidak disisipkan materi kampanye pilkada maupun pemilu," tutur Fritz.

    Materi kampanye yang dilarang Bawaslu adalah yang disampaikan dalam orasi terbuka serta alat peraga, seperti spanduk, poster, ataupun selebaran yang memuat visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.