Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fadli Zon Sebut Kebijakan Ketenagakerjaan Saat Ini Kacau Balau

Editor

Amirullah

image-gnews
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan sambutan saat aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, 1 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan sambutan saat aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, 1 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritisi beberapa peraturan mengenai tenaga kerja asing atau TKA. Menurut dia, kebijakan ketenagakerjaan saat ini kacau balau.

Fadli mengatakan, tiga tahun lalu, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 16 Tahun 2015, pemerintahan telah menghapuskan kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing.

Baca: Temui Buruh di May Day, Fadli Zon Minta Doa Agar Pansus TKA Jadi

Menurut Fadli, belum ada setahun, peraturan itu kembali diubah menjadi Permenakertrans Nomor 35 Tahun 2015. Jika sebelumnya ada ketentuan bahwa setiap satu tenaga kerja asing yang dipekerjakan perusahaan harus dibarengi dengan kewajiban merekrut 10 tenaga kerja lokal, ketentuan itu tidak ada lagi.

"Itu bukan regulasi terakhir yang merugikan kepentingan kaum buruh kita," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Mei 2018.

Bulan lalu, menurut Fadli, tanpa melalui proses konsultasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menurut Fadli, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 telah menghapus ketentuan mengenai izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Fadli mengatakan, meskipun perpres itu masih mempertahankan ketentuan tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), karena tak ada lagi IMTA, tidak ada lagi proses screening atau verifikasi terhadap kebutuhan riil tenaga kerja asing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Menurut saya, kebijakan ini sangat ceroboh dan berbahaya, selain tentu saja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujar Fadli.

Baca: Fadli Zon Gulirkan Angket Perpres TKA, Apa Respons Menaker?

Sesudah menghapus IMTA, kata Fadli, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga membuat pengecualian mengenai kewajiban membuat RPTKA. Pada Pasal 10 ayat 1a, disebutkan bahwa pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki RPTKA.

Menurut Fadli, ketentuan ini juga menyalahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1. Fadli mengatakan seharusnya pengecualian bagi jabatan komisaris dan direksi untuk orang asing hanyalah dalam hal penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dan pelatihan pendidikan, bukan kewajiban atas RPTKA-nya.

"Saya menilai kebijakan ketenagakerjaan yang disusun oleh pemerintahan saat ini kacau balau. Hanya demi mendatangkan dan menyenangkan investor, banyak aturan ditabrak," ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadiri Aksi Bela Palestina, Fadli Zon Singgung Standar Ganda Negara-Negara G20

31 hari lalu

Massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melakukan aksi damai di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu, 5 November 2023. Kawasan Monas berubah menjadi lautan massa yang mengibarkan bendera Palestina. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hadiri Aksi Bela Palestina, Fadli Zon Singgung Standar Ganda Negara-Negara G20

Fadli Zon menyebut negara-negara G20 munafik dalam Aksi Bela Palestina.


Prabowo Subianto dan Gibran Jalani Tes Kesehatan Besok, Fadli Zon: Sehat Jasmani dan Rohani

42 hari lalu

Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto bersama bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukungnya saat menuju Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. Sebanyak tiga unit kendaraan taktis ringan 4x4 buatan PT Pindad, Maung, terlihat mengantarkan Prabowo-Gibran dari Taman Surapati menuju Kantor KPU RI. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Prabowo Subianto dan Gibran Jalani Tes Kesehatan Besok, Fadli Zon: Sehat Jasmani dan Rohani

Fadli Zon memastikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka siap menjalani tes kesehatan besok.


Fadli Zon Temui Dubes Palestina di DPR, Sebut Adanya Pelanggaran Nyata oleh Israel

57 hari lalu

Anggota DPR RI, Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Oktober 2023 usai menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Fadli Zon Temui Dubes Palestina di DPR, Sebut Adanya Pelanggaran Nyata oleh Israel

Fadli Zon berbicara soal eskalasi konflik Palestina vs Israel, mengatakan adanya pelanggaran nyata oleh Israel.


Tak Mau Jadi Rempang Kedua, Warga Rumpin Mengadu ke Fadli Zon soal Konflik dengan TNI

58 hari lalu

Warga Desa Sukamulya, Rumpin, Bogor, memasang spanduk menolak klaim TNI AU atas kepemilikan tanah 1000 hektare. Foto: Forum Masyarakat Desa Sukamulya
Tak Mau Jadi Rempang Kedua, Warga Rumpin Mengadu ke Fadli Zon soal Konflik dengan TNI

Selama bertahun-tahun warga Desa Sukamulya, Rumpin, Bogor terlibat konflik lahan dengan TNI AU


Fadli Zon Sampaikan Dukungan Untuk Proses Masuknya Timor Leste ke ASEAN.

1 September 2023

Fadli Zon Sampaikan Dukungan Untuk Proses Masuknya Timor Leste ke ASEAN.

BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon diundang untuk menjadi salah satu panelis dalam Seminar mengenai Hubungan Internasional dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Parlemen Timor Leste di Dili.


Ramai-ramai Tuntut Paspampres yang Culik dan Aniaya Imam Masykur Dihukum Seberat-beratnya

31 Agustus 2023

Tiga oknum anggota TNI yang diduga terlibat penculikan dan penganiayaan terhadap Imam Masykur. Istimewa
Ramai-ramai Tuntut Paspampres yang Culik dan Aniaya Imam Masykur Dihukum Seberat-beratnya

Kasus paspampres yang culik dan aniaya Imam Masykur buat banyak pihak minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Siapa saja?


Ke Mana Budiman Sudjatmiko Berlabuh Setelah Dipecat PDIP? Begini Respons Gerindra

29 Agustus 2023

Budiman Sudjatmiko. ANTARA
Ke Mana Budiman Sudjatmiko Berlabuh Setelah Dipecat PDIP? Begini Respons Gerindra

Apakah Budiman Sudjatmiko akan berlabuh ke Partai Gerindra setelah aksi dukung Prabowo Subianto membuatnya dipecat PDIP?


Fadli Zon Kecam Kasus Penganiayaan yang Libatkan Anggota Paspampres, Setuju Dihukum Maksimal

28 Agustus 2023

Lokasi penculikan warga Aceh Imam Masykur oleh anggota paspampres di toko kosmetik, Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Fadli Zon Kecam Kasus Penganiayaan yang Libatkan Anggota Paspampres, Setuju Dihukum Maksimal

Fadli Zon dan Edhie Baskoro Yudhoyono mengecam kasus penganiayaan hingga berujung tewasnya pria asal Aceh yang diduga dilakukan anggota Paspampres.


Komisi I DPR Dorong LPP RRI Rancang Program untuk Partisipasi Pemuda di Pemilu

26 Agustus 2023

Komisi I DPR Dorong LPP RRI Rancang Program untuk Partisipasi Pemuda di Pemilu

Milenial dan Gen Z memiliki potensi besar dalam membentuk arah demokrasi negara


DPR RI Ajukan 6 Poin Strategis untuk Draf Resolusi AIPA ke-44

5 Agustus 2023

Anggota DPR RI Fadli Zon. Foto : Dok/Man
DPR RI Ajukan 6 Poin Strategis untuk Draf Resolusi AIPA ke-44

Saat ini setiap kawasan, tak terkecuali ASEAN, dihadapkan pada fenomena shifting paradigm