Fredrich Yunadi Ngotot Bukti Rekaman CCTV Jaksa KPK Tidak Sah

Reporter

Terdakwa merintangi penyidikan KPK, Fredrich Yunadi menunjukan bakpao dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 12 April 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus perintangan penyidikan,  Fredrich Yunadi, berkeras bahwa bukti hasil rekaman closed-circuit television (CCTV) yang ditunjukkan jaksa di persidangan tidak sah. Alasannya, surat perintah yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita CCTV Rumah Sakit Medika Permata Hijau, diperuntukkan untuk perkara korupsi E-KTP Setya Novanto.

"Dengan demikian sudah memenuhi unsur menggunakan bukti palsu di persidangan," kata Fredrich usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 30 April 2018.

Baca: Dua Rencana Skenario Fredrich Yunadi untuk Setya Novanto

Fredrich menuding jaksa menkamuflasekan surat perintah KPK untuk menyita bukti CCTV di Rumah Sakit Medika. Alasannya, surat perintah KPK itu tercatat 31 Oktober 2017, dua minggu sebelum kecelakaan terjadi. Fredrich menilai jaksa melanggar hukum jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Pasal 28 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bunyi pasal tersebut ialah, semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simak: Fredrich Yunadi Minta Perawat RS Medika Disumpah Pocong

Saat dikonfirmasi usai sidang, jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan bukti CCTV yang ditunjukkan di persidangan sah secara hukum.  "Penyitaan file CCTV sah demi hukum karena diberikan oleh yang bertanggung jawab atas barang tersebut dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait," kata Takdir kepada Tempo.

Takdir juga membantah  memalsukan surat perintah penyitaan barang bukti seperti tudingan Fredrich. Menurut Takdir, bukti rekaman CCTV tetap sah meskipun disita dengan surat perintah untuk perkara Setya Novanto. "JPU menggunakan surat perintah Setya Novanto karena perkara Fredrich Yunadi merupakan pengembangan dari perkara inti tersangka Setya," kata Takdir.






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

3 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

6 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

21 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.