TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melanggar perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika merujuk isi rekaman antara Rini dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir.
Hasto mengatakan Rini tidak seharusnya melibatkan keluarga dalam kepentingan negara. "Ketika di rekaman itu disebutkan nama dari keluarga beliau (Rini), tentu itu pelanggaran dari perintah Bapak Jokowi," kata Hasto di Seasons City Mall, Jakarta Barat, Minggu, 29 April 2018.
Baca: Kementerian BUMN Sebut Percakapan Rini dan Dirut PLN Dipotong
Potongan percakapan telepon antara Rini dan Sofyan beredar di media sosial. Potongan percakapan tersebut membahas ihwal saham investasi PLN dan Pertamina. Dalam video itu, nama kakak Rini, Ari Soemarno, disebut-sebut. Sofyan dalam video tersebut juga menyebut dia bertemu Ari untuk membahas masalah pembagian saham itu.
Menurut Hasto, Jokowi memerintahkan menterinya agar urusan negara tidak melibatkan campur tangan keluarga. "Terlebih bagi BUMN untuk tidak melibatkan keluarga, itu seharusnya dipatuhi sebagai sebuah perintah," kata Hasto.
Simak: Bongkar-Pasang Direksi Pertamina ala Menteri Rini Soemarno
Sedangkan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan percakapan antara Sofyan dan Rini menjadi masalah karena tidak ditampilkan secara tidak utuh. "Soal kerja sama dengan swasta itu lumrah," kata Imam di Kabupaten Karanganyar, kemarin.
Adapun saham yang dibahas Sofyan dalam percakapannya terkait dengan rencana kerja sama perusahaan asing dengan perusahaan swasta nasional. "Mereka menawarkan (saham) 7,5 persen. Kami minta 30 persen (untuk Pertamina dan PLN). Proyek itu belum jadi sampai sekarang, belum ada (kesepakatan)," katanya kepada wartawan saat bersama dengan Imam.
