Hari Buruh, KRPI Serukan Panca Maklumat kepada Presiden Jokowi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia Rieke Diah Pitaloka (tengah) bersama anggota KRPI mengadakan konferensi pers terkait Hari Buruh pada 1 Mei 2018, di Bumbu Desa Cikini, Jakarta,  29 April 2018. TEMPO/Friski Riana

    Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia Rieke Diah Pitaloka (tengah) bersama anggota KRPI mengadakan konferensi pers terkait Hari Buruh pada 1 Mei 2018, di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, 29 April 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Buruh pada Selasa, 1 Mei 2018.

    "Kami Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) akan mengadakan karnaval rakyat pekerja dan deklarasi serta penyampaikan Panca Maklumat kepada Presiden Jokowi saat Mayday 1 Mei 2018," kata Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat pada Ahad, 29 April 2018.

    Rieke mengatakan, kegiatan itu akan dilakukan di depan Istana Negara dan diikuti sekitar 50 ribu buruh. Adapun yang menjadi tuntutan KRPI, Rieke menyebutkan ada lima poin yang tertuang ke dalam Panca Maklumat.

    Baca: Hari Buruh, Serikat Pekerja Kerahkan 75 Ribu Orang Demo di Istana

    Poin pertama adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis kepada riset nasional dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, kedua adalah mewujudkan dengan sungguh-sungguh tri layak rakyat pekerja, yakni kerja layak, upah layak, dan hidup layak.

    Poin berikutnya, mewujudkan terpenuhinya lima jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, jaminan hari tua, dan kematian bagi rakyat pekerja Indonesia. Selanjutnya, memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayan publik di pemerintahan yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non PNS di seluruh bidang untuk menjadi pegawai tetap negara.

    Poin terakhir, KRPI meminta agar pemerintah menyelamatkan aset negara dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi dan UUD 1945 sebesar-besarnya, untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan bangsa, dan negara Indonesia.

    Baca: Kapolri Gelar Rapat Pengamanan Hari Buruh 2018

    Menurut Rieke, Indonesia sejatinya sebagai negara industri harus berbasis kepada kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, diperlukan perencanaan yang baik dan butuh sebuah badan riset nasional untuk mengkonsolidasikan permasalahan hulu dan roadmap yang jelas. "Hulu, tengah, hilir Indonesia harus diperhatikan dan rakyat Indonesia harus sebagai subyek agar terwujud negara industri yang lebih baik dan posisi pekerja kebih jelas. Tidak mungkin ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat," kata dia.

    KRPI merupakan wadah bagi sejumlah organisasi pekerja yang terdiri dari Federasi Pekerja Pos Logistik Indonesia (FPPLI), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan Forum Honorer Kategori II Indonesia (FHK2I).

    Rieke mengatakan pekerja rakyat Indonesia dari berbagai elemen sektor industri dan pelayan publik tersebut memutuskan bergabung untuk menyuarakan hal-hal elementer bagi perbaikan rakyat pekerja Indonesia secara komperehensif. Rencananya, masing-masing organisasi yang bergabung dalam KRPI juga akan menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan KRPI di Istana Negara pada Hari Buruh 1 Mei 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.