Soal Cawapres, PDIP: Selain Jusuf Kalla, Banyak Kader Lain

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi wawancara mingguan dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 24 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi wawancara mingguan dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 24 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberikan pandangan mengenai Jusuf Kalla yang dinilai berpengalaman sebagai wakil presiden.

    "Menjadi wakil presiden memerlukan sosok yang matang. Sosok yang berpengalaman," kata Hasto di Seasons City Mall, Jakarta Barat pada Ahad, 29 April 2018.

    Jusuf Kalla pun dinilai Hasto sebagai figur yang fokus pada akar persoalan dan kerap mengambil tindakan progresif untuk menyelesaikan masalah. "Saya termasuk sosok yang kagum dengan pak JK," kata Hasto.

    Baca: Batasan Masa Jabatan Wapres 2 Periode Digugat ke MK

    Nama Jusuf Kalla seringkali disebut sebagai figur cawapres yang pantas untuk mendampingi Joko Widodo. Bahkan dengan alasan itu, ada tiga orang pemohon yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai masa jabatan wapres dan presiden dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    Tiga pemohon beralasan aturan itu tidak dapat memungkinkan Wapres Jusuf Kalla untuk kembali mendampingi Jokowi sebagai cawapres karena telah dua kali menjabat. Sedangkan menurut mereka, belum ada figur lain yang memiliki komitmen seperti Kalla.

    Baca: Soal Masa Jabatan Wapres, PDIP Serahkan Keputusan pada MK

    Menurut Hasto, meskipun Jusuf Kalla tidak bisa mencalonkan diri sebagai cawapres, masih banyak kader lain yang bisa menggantikannya. Namun ketika ditanya siapa tokoh tersebut, ia enggan menjawabnya. "Bangsa ini selalu melahirkan pemimpin, buktinya dulu orang tidak percaya pak Jokowi jadi presiden," kata Hasto.

    Hasto pun mengatakan PDIP menunggu keputusan dari MK perihal aturan masa jabatan wapres tersebut. "Kita tunggu saja dari MK seperti apa tafsirnya," kata dia.

    Baca: Jusuf Kalla Ingin Istirahat dari Pilpres 2019


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.