TEMPO.CO, Jakarta -Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka dugaan korupsi pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI), Edward Seky Soeryadjaya.
Antara melaporkan sebuah sumber pada Kamis 26 April 2018 malam menyebutkan kalau putusan itu diketok palu oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Aris Bawono Langgeng sejak Senin 23 April 2018.
Perkara anak kandung pendiri PT Astra Internasional William Soeryadjaya sempat menjadi sorotan saat dua kali mendapatkan pembantaran di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan.
Baca: Sempat Dibantarkan, Edward Soeryadjaya Sudah Kembali ke Tahanan
Bahkan pejabat Kejagung saat ditanya pembantaran itu beralasan yang berbeda-beda, yang satu karena jatuh di sel kemudian satu lagi terkena sakit jantung.
Kemudian permohonan Pengadilan Negeri (PN) Bandung kepada Kejagung untuk meminjam Edward Soeryadjaya yang menjadi terdakwa keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005, sampai sekarang tidak juga dipenuhi padahal sudah disampaikan sejak akhir 2017.
Dalam amar putusannya hakim menyebutkan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian, menyatakan surat penetapan tersangka (Pidsus/18) nomor TAP/51/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor: Print-93/F/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
”Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Print 93/F:/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 atas nama pemohon juncto Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor: Print-55/F/Fd.1/2017 tanggal 27 Juli 2017 terhadap termohon terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Paal 55 ayat ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan mengikat.”
”Menyatakan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS/18) nomor: TAP/51/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama pemohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap diri pemohon tidak mempunyai kekuatan mengikat.”
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengaku kecewa atas putusan majelis hakim praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan Edward Seky Soeryadjaya atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI).
"Prosedur penyidikan sudah dilewati sesuai ketentuan yaitu melalui penyidikan, penetapan tersangka pada 26 Oktober 2017 kemudian Sprindik dengan nama tersangka tertanggal 27 Oktober 2017," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Warih Sadono di Jakarta, Rabu 25 April 2018.
Kemudian, lanjutnya, saat penyidikan tidak ada 'keberatan' dari tersangka artinya yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka dengan tidak keberatan. "Proses penyidikan sampai dengan selesai hingga tahap kedua ke penuntutan," ucapnya.
Jaksa Agung M. Prasetyo mengaku kecewa juga dengan putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan Edward Seky Soeryadjaya.
"Ya agak aneh. Kita memang menghormati keputusan hakim, tetapi (keputusan) ini agak aneh. Tentunya kami akan melakukan reaksi secara yuridis," tuturnya.
Menurut dia, putusan yang membatalkan penetapan tersangka Edward Seky Soeryadjaya dinilai mengundang kejanggalan yang luar biasa. Apalagi, penetapan tersangka Edward sudah dilakukan sejak Oktober 2017.
"(Bahkan) tersangka yang lain sudah diproses dan dihukum. Tetapi ketika perkara (Edward) sudah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor, terus diajukan ke praperadilan kok malah diterima, aneh kan," kata Jaksa Agung.
