Fadli Zon: Presiden Jokowi Harusnya Bentuk TGPF Novel Baswedan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis HAM melakukan aksi damai setahun penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di depan Istana Merdeka, Jakarta, 11 April 2018. Novel disiram dengan air keras selepas ia melaksanakan salat subuh di masjid dekat rumahnya. TEMPO/Subekti.

    Aktivis HAM melakukan aksi damai setahun penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di depan Istana Merdeka, Jakarta, 11 April 2018. Novel disiram dengan air keras selepas ia melaksanakan salat subuh di masjid dekat rumahnya. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

    Fadli menuturkan penyerangan ini sudah terjadi satu tahun lalu, tapi kepolisian tak kunjung menangkap pelakunya. "Seharusnya tidak boleh berlarut-larut seperti itu," katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.

    Baca: Kasus Novel Baswedan, Moeldoko: Desak Polri, Jangan Presiden

    Penyerangan terhadap Novel terjadi lebih dari setahun lalu. Namun pelaku dan otak penyerangan belum terungkap. Polisi baru sampai pada penyebaran sketsa dari empat orang terduga pelaku.

    Politikus Partai Gerindra itu meyakini kasus Novel bisa terungkap jika polisi menghendaki. Fadli menuturkan kemampuan Kepolisian RI sangat tinggi. "Persoalannya menurut saya sederhana saja. Polisi punya kemampuan yang tinggi, kok, kalau mau mengungkap siapa yang berada di balik ini. Masalahnya mau apa enggak," katanya.

    Baca: Direktur LBH: Aneh, Penyelidikan Novel Baswedan di Polres Jakut

    Fadli mengatakan Presiden sudah seharusnya membentuk TGPF dengan kondisi perkara yang tak kunjung selesai seperti sekarang. "Kalau ini tidak tuntas, ya, seharusnya dibentuk tim TGPF," ujarnya.

    Menurut Fadli, berlarutnya kasus ini menunjukkan adanya masalah dengan kepemimpinan Jokowi. Dia beralasan Presiden sudah berkali-kali meminta kepolisian menyelesaikan kasus ini tapi belum membuahkan hasil.

    "Ini ngomong berkali-kali enggak efektif. Jadi Presiden sendiri tidak punya rentang kendali ke bawahnya. Untuk urusan seperti ini aja enggak bisa. Apalagi urusan-urusan yang lain," kata Fadli.

    Baca: Kasus Novel Baswedan, Jokowi Diminta Beri Batas Waktu pada Polisi

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.