TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fadli Zon mengatakan wacana untuk mengganti fasilitas rumah dinas bagi anggota Dewan dengan uang kompensasi atau tunjangan masih perlu dikaji mendalam.
"Perlu mendengar semua stakeholder. Itu kan fasilitas DPR," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.
Baca: DPR Usulkan Fasilitas Rumah Dinas Diganti Uang
Menurut Fadli, beberapa fraksi memang ada yang mendorong agar rumah dinas diganti dengan uang. Mereka mengusulkan itu dengan sejumlah alasan. Salah satunya pertimbangan transportasi yang tidak efisien dari rumah dinas ke Gedung DPR.
Wacana tersebut disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ia menyebut wacana ini digulirkan melihat biaya perawatan rumah dinas yang makin tinggi dan banyaknya rumah dinas anggota DPR yang tidak dihuni.
Baca: Legislator Roy Suryo Tidak Setuju Rumah Dinas DPR Diganti Uang
Sejauh ini, kata Fadli, DPR juga masih menerima jika ada opsi lain berkaitan dengan rumah dinas tersebut. Sebelumnya, ada wacana agar dibangun apartemen di Senayan untuk legislator. "Agar kalau mau ke kantor tinggal jalan kaki. Wacana ini digulirkan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR)," ujarnya.
Usul pembangunan apartemen sempat mencuat kala DPR merencanakan penganggaran untuk pembangunan gedung DPR yang baru pada 2018. Sejalan dengan itu, muncul usul dari sejumlah Dewan agar dibangun gedung baru untuk menata kembali Kompleks DPR, termasuk apartemen bagi anggota DPR.