Suap Proyek di Jambi, KPK Periksa Zumi Zola sebagai Tersangka

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 26 April 2018. Zumi diduga terlibat dalam kasus suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2014-2017. ANTARA/Aprillio Akbar

    Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 26 April 2018. Zumi diduga terlibat dalam kasus suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2014-2017. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola hari ini. Zumi diperiksa sebagai tersangka kasus suap terkait dengan sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

    "Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap ZZ sebagai tersangka," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan pers, Kamis, 26 April 2018.

    Baca: KPK Geledah Tujuh Lokasi di Jambi Terkait Kasus Korupsi Zumi Zola

    KPK menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp 6 miliar terkait dengan proyek-proyek di Provinsi Jambi. Selain Zumi, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang sama.

    KPK menduga Zumi dan Arfan akan menggunakan uang itu untuk menyuap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jambi. Dia diduga akan memberikan uang itu demi memuluskan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 atau dikenal dengan istilah uang ketok palu.

    Baca: Kasus Suap Zumi Zola, KPK Periksa Lima Direktur Perusahaan

    Kasus yang melibatkan Zumi merupakan pengembangan dari kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Kasus itu terungkap saat KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 28 November 2017 di Jambi dan Jakarta.

    Dalam operasi itu, KPK menangkap 16 orang, di antaranya pelaksana tugas Sekretaris Daerah Jambi Erwan Malik, Asisten III Pemerintah Provinsi Jambi Saifuddin, Arfan, anggota DPRD Jambi, Supriono; dan total uang sekitar Rp 4,7 miliar. Uang tersebut diduga bagian dari total Rp 6 miliar yang akan diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi demi memuluskan pengesahan RAPBD Jambi.

    Baca: Zumi Zola, dari Saksi Sampai Jadi Tahanan KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.