Fayakhun Ajukan Perlindungan ke LPSK Tak Lama Setelah Ditahan KPK

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 27 Desember 2017. Fayakhun Andriadi, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 27 Desember 2017. Fayakhun Andriadi, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka korupsi pengadaan satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada awal April 2018. "Melalui kuasa hukumnya dia mengajukan permohonan itu pada awal April," kata Wakil Ketua LPSK Askari Razak saat dihubungi Rabu, 25 April 2018.

    Adapun KPK telah menahan Fayakhun sejak 28 Maret 2018. KPK menyangka anggota Komisi Hukum DPR ini berperan memuluskan proyek Bakamla di Komisi Pertahanan DPR.

    Lihat: Kasus Suap Satelit, Pejabat Bakamla Divonis Penjara 51 Bulan

    KPK menduga dia menerima jatah suap sebanyak Rp 12 miliar dari total nilai anggaran Rp 1,2 triliun. Dia merupakan tersangka pertama dari kalangan legislatif dalam kasus ini.

    Untuk memfasilitasi permohonan perlindungan, KPK telah mempertemukan Fayakhun dan LPSK hari ini. Pertemuan berlangsung selama dua jam di gedung KPK di bilangan Kuningan, Jakarta. Fayakhun tiba di gedung KPK pukul 16.21 menggunakan mobil tahanan dan keluar pukul 18.30. Dia bungkam saat ditanya awak media.

    Simak: Fayakhun Diduga Terima Fee untuk Buka Anggaran Drone Bakamla

    Askari mengatakan tim dari LPSK telah mengumpulkan informasi dari Fayakhun dalam pertemuan tadi sore. Dia mengatakan lembaganya akan menganalisis informasi tersebut terlebih dahulu.

    Bila data dinilai cukup, kata dia, pimpinan LPSK akan berdiskusi memutuskan permohonan Fayakhun. “Jika diterima, perlindungan yang dia butuhkan akan kami penuhi,” kata dia.

    Askari mengatakan saat mengajukan permohonan, LPSK belum melihat ancaman yang nyata kepada Fayakhun. Karena itu, kata dia, tim LPSK menemuinya untuk menggali informasi lebih dalam.

    Menurut dia informasi terkait adanya ancaman biasa diperoleh setelah bertemu langsung dengan pemohon. “Bukan hanya ancaman langsung tapi potensi adanya ancaman juga kami nilai. Termasuk yang tidak dilaporkan,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.