KPK Periksa Mantan Anggota DPR Djamal Aziz untuk Markus Nari

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan anggota DPR Djamal Aziz sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 23 April 2018. Djamal Aziz batal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, terkait kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan anggota DPR Djamal Aziz sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 23 April 2018. Djamal Aziz batal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, terkait kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPR periode 2009-2014 Djamal Aziz untuk kasus korupsi e-KTP. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korupsi e-KTP Markus Nari, politikus Partai Golkar yang menjadi anggota DPR sejak 2009 hingga sekarang.

    "Iya benar diperiksa untuk tersangka MN," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu , 25 April 2018.

    Baca: KPK Periksa Farhat Abbas untuk Tersangka Kasus E-KTP, Markus Nari

    Djamal tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 10.00. Memakai kemeja putih dan celana panjang dia datang sendirian. Kepada awak media Djamal mengatakan akan diperiksa untuk Markus.

    Sebelumnya, Djamal mendatangi gedung KPK pada 23 April 2018. Dia datang meminta KPK memastikan jadwal pemeriksaannya karena pernah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK lantaran padatnya aktifitas di luar kota.

    KPK menetapkan Markus sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 19 Juli 2017. Lembaga antirasuah menyangka Markus telah memperkaya sejumlah korporasi dalam pelaksanaan proyek pengadaan e-KTP.

    Baca: Diperiksa KPK, Yorrys Ditanya Markus Nari sampai Setya Novanto

    KPK juga menyangka Markus Nari menerima uang Rp 4 miliar dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Irman. Uang itu diduga untuk memuluskan perpanjangan anggaran proyek e-KTP sebanyak Rp1,4 triliun di DPR pada 2012.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.