Jokowi Ucapkan Selamat Hari Kartini saat Apel Bersama Wanita TNI

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memeriksa barisan 10 ribu peserta apel peringatan Hari Kartini 2018 di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu, 25 April 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Presiden Joko Widodo memeriksa barisan 10 ribu peserta apel peringatan Hari Kartini 2018 di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu, 25 April 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini kepada anggota korps wanita dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat memberikan arahan di acara "Apel Bersama Wanita TNI, Polri, dan Segenap Wanita Komponen Bangsa" di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

    "Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Kartini kepada saudari-saudari yang hebat dan pemberani dan tidak gentar terhadap tantangan dan risiko," kata Jokowi.

    Baca: Jokowi Senang Personel Wanita TNI dan Polri Jadi Idola Netizen

    Di apel bersama itu, Jokowi bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sebanyak 10 ribu Wanita TNI-Polisi Wanita, PNS Wanita TNI-Polri, ASN Departemen dan Lembaga hadir dalam apel tersebut. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir.

    Jokowi mengenakan jas hitam dengan kemeja putih, dasi merah, dan peci. Hadi mengenakan pakaian biru khas TNI Angkatan Udara.

    Baca: Fahri Hamzah: Ada Kejutan untuk Jokowi Menjelang Pilpres 2019

    Apel bersama yang dihadiri Jokowi itu dimeriahkan dengan pertunjukkan musik, drama kolosal Malahayati dan Kartini, pasukan berkuda, motor gede, atraksi terjun payung, memeriahkan acara tersebut. Para prajurit dan peserta apel mulai memadati lapangan Monas sejak pukul 06.30.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.