PDIP Tak Akan Terbuai dengan Survei Elektabilitas Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terbuai melihat sejumlah survei yang menyebut elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi paling tinggi dalam pemilu 2019. "Kami akan bekerja lebih keras lagi," katanya di Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.

    Berdasarkan survei lembaga penelitian dan pengembangan Kompas, tingkat keterpilihan Jokowi meningkat. Bila pemilihan presiden dilaksanakan saat ini, Jokowi meraup tingkat keterpilihan 55,9 persen. Sedangkan enam bulan lalu, elektabilitas Jokowi 46,3 persen. Adapun tingkat keterpilihan Prabowo Subianto pada enam bulan lalu mencapai 18,2 persen. Namun menurun menjadi 14,1 persen saat survei ini berlangsung.

    Baca juga: Bagi PDIP, Kampanye Hitam Jadi Tantangan Berat Jokowi di Pilpres

    Menurut Hasto, hasil survei tersebut menunjukkan Jokowi diterima masyarakat Indonesia. Namun partai juga mesti ikut bertanggung jawab untuk terus bergerak ke masyarakat. "Sebab, sejatinya politik itu adalah dedikasi bagi rakyat dan bangsa," ucapnya.

    Selain itu, Hasto meminta kader dan partai pendukung tidak berpuas diri melihat hasil survei yang menunjukkan angka Jokowi paling tinggi saat ini. Sebab, kata dia, hasil survei tersebut masih bisa berubah ketika ada calon lain yang menjadi lawan Jokowi.

    "Saat dicalonkan pada 2014 lalu, elektabilitas Jokowi cukup tinggi. Akan tetapi, kemudian saat dihadapkan dengan pasangan calon lain, otomatis (turun) karena ada dua pasangan calon," tuturnya. "Kemudian biasanya akan terkoreksi pada saat awal, itu hal biasa."

    Baca juga: Mengapa Fahri Hamzah Begitu Yakin Jokowi Tak Dapat Tiket Pilpres

    Namun pemimpin di republik ini tidak mengacu pada elektabilitasnya. Sebab, menjadi pemimpin adalah keterbukaan dalam prinsip. Selain itu, pemimpin mesti siap menghadapi semua persoalan yang ada untuk menyejahterakan rakyatnya. "Karena itu, PDIP mencari pemimpin yang berdedikasi untuk seluruh rakyatnya. Maka akan kokoh menghadapi kompetitornya," kata Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.