TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menantang adu data kepada pihak-pihak yang kerap melontarkan isu serbuan tenaga kerja asing (TKA). Ia meminta tokoh-tokoh yang sering menyebarkan isu ini untuk tidak bicara sembarangan yang bisa menyesatkan masyarakat.
"Mari kita beradu data. Kami juga memiliki data," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.
Menurut mantan Panglima TNI ini, isu terkait tenaga kerja asing selalu dimainkan setiap mendekati hajatan politik Pemilu dan Pemilihan Presiden 2019. Isu ini dianggap sedap sebagai komoditas yang menarik. "Kami sudah lihat dan pelajari dari berbagai situasi. Untuk itu kami perlu klarifikasi, penjelasan yang konkret, dan betul-betul nyata di lapangan," ucapnya.
Baca juga: Kata Yusril Ihza Perpres Tenaga Kerja Asing Harus Dibatalkan
Moeldoko mencontohkan isu yang muncul saat ini adalah adanya serbuan 10 juta orang pekerja asing. Selain itu, ada upaya penggiringan opini bahwa tenaga kerja asing itu berasal dari Cina.
"Ini saya kira tidak bijak. Jangan menggunakan SARA sebagai instrumen untuk memobilisasi opini, apalagi untuk memobilisasi untuk kepentingan-kepentingan praktis," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan persentase tenaga kerja asing di Indonesia terbilang kecil jika dibandingkan negara lain. Jumlah TKA di sini hingga akhir 2017 sekitar 85 ribu orang atau kurang dari 0,1 persen penduduk Indonesia.
Baca juga: Ketua DPR: Pansus Angket Perpres Tenaga Kerja Asing Belum Penting
Angka tersebut kalah jika dibandingkan Uni Emirat Arab yang persentase tenaga kerja asing-nya mencapai 96 persen, Qatar 94,5 persen, Thailand 4,5 persen, Hong Kong 6,6 persen, dan Vietnam 0,4 persen. "Jadi masih sangat amat kecil," ucapnya.
Hanif berujar jauh lebih banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ketimbang orang asing yang bekerja di sini. "Survei World Bank dan Badan Pusat Statistik TKI kita di luar negeri 9 juta orang," kata dia.
