Setya Novanto Divonis 15 Tahun Bui, JK: Hakim Tak Bisa Dicampuri

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi wawancara mingguan dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 24 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi wawancara mingguan dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 24 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak menghormati putusan majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Setya Novanto. Terdakwa kasus korupsi e-KTP itu divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan, lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.

    Sebelumnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Setya dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

    Baca: Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

    Kata Kalla, putusan hakim tidak bisa diintervensi. Ia meyakini hakim telah pertimbangannya sebelum menjatuhkan vonis tersebut. "Kita enggak bisa campuri," ujarnya di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.

    Kalla juga meminta semua pihak mengambil pelajaran dari kasus Setya Novanto ini. "Jangan memperkaya diri dengan jabatan," ucapnya.

    Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Novanto menerima imbalan proyek e-KTP sebesar US$ 7,3 juta. Hakim menyebut Setya menerima satu jam tangan merek Richard Mille seharga US$ 135 ribu.

    Baca: Setya Novanto Hadapi Sidang Vonis, Berikut Kronologi Kasusnya

    Setya Novanto juga dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Menurut Majelis Hakim, hal yang memberatkan hukuman adalah Setya melakukan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah yakni memberantas korupsi. Hakim mengatakan korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa.

    Adapun hal yang meringankan, Setya Novanto dianggap berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah mendapatkan hukuman.

    ALFAN HILMI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.