LKS Tripartit Rekomendasikan Penataan Tenaga Kerja Asing di Jabar

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Rapat Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 23 April 2018. (dok. Pemprov Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Rapat Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 23 April 2018. (dok. Pemprov Jabar)

    INFO JABAR – Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Jawa Barat merekomendasikan penataan tenaga kerja asing (TKA). Hal ini ditegasan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan seusai Rapat Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Senin, 23 April 2018.

    “Kita usulkan penataan tenaga kerja asing di Jawa Barat. Harus ada pengaturannya,” kata Aher, sapaan akrab gubernur, yang juga Ketua LKS Triparti Provinsi Jawa Barat.

    Selain penataan TKA, Badan Pekerja LKS Tripartit Jawa Barat juga merekomendasikan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

    “Ada juga usulan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang detail-detail ketenagakerjaan,” ujar Aher.

    Keenam Raperda tersebut, antara lain Raperda tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta outsourcing.

    Untuk menangani tenaga kerja asing, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief, perlu penguatan dan perluasan keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Hal itu karena terbatasnya kantor keimigrasian yang ada di kabupaten atau kota.

    “Kantor imigrasi tidak semua di kabupaten atau kota ada. Jadi, Timporanya belum semua bergerak,” ucapnya.

    “Harus ada upaya dari kabupaten atau kota masing-masing. Tentu dicontohkan dengan Timpora Provinsi Jawa Barat yang memperluas Timpora dengan berbagai instansi terkait agar bisa bergerak lebih baik dan melakukan pengawasan lebih luas,” kata Ferry.

    Ferry menambahkan, rekomendasi-rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Terpilih Hasil Pilkada 2018. “Usulan-usulan ini akan diteruskan kepada pimpinan (Gubernur Jawa Barat) yang berikutnya,” tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.