TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hasil survei Kompas yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto menurun tidak bisa dijadikan patokan kondisi sebenarnya.
"Menurut saya nanti kita lihat saja ya. Survei itu belum tentu merefleksikan apa yang sesungguhnya, hanya menjadi salah satu indikator," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, 23 April 2018.
Baca: Survei Kompas: Elektabilitas Prabowo dan Gatot Tergerus karena...
Menurut survei itu, tingkat keterpilihan Jokowi meningkat. Jika pemilihan presiden dilaksanakan saat ini, tingkat keterpilihan Jokowi sebesar 55,9 persen. Angka ini naik dibandingkan hasil survei yang dilakukan enam bulan lalu, elektabilitas Jokowi 46,3 persen.
Sementara itu, tingkat keterpilihan Prabowo pada enam bulan lalu mencapai 18,2 persen. Namun, menurun menjadi 14,1 persen pada saat survei ini berlangsung.
Baca Juga:
Kata Fadli, dalam survei pertanyaan menjadi sangat menentukan jawaban masyakat. Jadi, menurut dia, perlu dilihat kembali pertanyaan yang diajukan, sampai metodologi dan representasinya seperti apa.
Baca: Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi Naik, Prabowo Turun
Fadli mengatakan pernah membuat survei di media sosial. Saat itu, dia melontarkan dua pertanyaan kepada masyarakat, yakni mau presiden baru atau tidak. Hasilnya, klaim Fadli, rata-rata menginginkan presiden baru. "Ya pernah Jokowi menang sekali waktu saya buat dulu," ucapnya.
Hasil survei, kata Fadli, tidak bisa dijadikan rujukan sebenarnya. Apalagi, survei dari lembaga Median yang baru saja dirilis menunjukan elektabilitas Jokowi hanya 36 persen, sedangkan Prabowo sekitar 20 persen. "Survei indikator awal saja."
Fadli mencurigai banyak lembaga survei menerima pesanan dalam melakukan survei. Karena itu, ia meminta lembaga survei mengumumkan pihak yang membiaya mereka. "Seharusnya kalau yang merupakan bagian dari political consultan harusnya mengumumkan ini dibiayai oleh kandidat ini," ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar lembaga survei tidak menipu rakyat dengan seolah-olah lembaga tersebut independen, padahal ada orang yang mendanai mereka. "Kita sudah sama-sama tahu lah, beberapa kali pemilu kan juga gitu. Jadi lembaga-lembaga suvei ini yang men-declare demi transparansi mereka," ujarnya.
Menurut Fadli, lembaga survei mengumumkan pihak yang mendanai mereka adalah hal yang biasa di negara lain. Dia mencontohkan, lembaga survei di Amerika Serikat mengungkapkan mereka didanai oleh Partai Republik atau Demokrat. "Atau berafiliasi semacam itu," ujarnya. "Saya juga bisa bikin survei yang bikin Pak Prabowo menang. Gampang."
Selain itu, pemilu presiden, kata Fadli, juga masih satu tahun lagi. Setelah waktu pendaftaran baru akan menjadi kontestasi sebenarnya. Gerindra yakin Prabowo akan memenangi pemilu tahun depan. "Kita lihat banyak janji-janji dari pemerintah sekarang itu tidak terealisasi. Kemudian keadaan ekonomi juga jauh seperti dulu yang dijanjikan," ucapnya.
