Agus Rahardjo Berharap Setya Novanto Divonis 16 Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto, mengikuti sidang pembacaan tuntutan megakorupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 29 Maret 2018. Novel Baswedan juga menjadi salah satu penyidik KPK dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto, mengikuti sidang pembacaan tuntutan megakorupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 29 Maret 2018. Novel Baswedan juga menjadi salah satu penyidik KPK dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap terdakwa korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, diganjar hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa, 16 tahun penjara. "Dihukum proporsional karena beliau ada salahnya," kata Agus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin, 23 April 2018.

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan membacakan vonis untuk bekas Ketua DPR RI itu pada Selasa, 24 April 2018.

    Baca:
    Setya Novanto Terancam Tuntutan Maksimal jika...
    KPK: Kamar RS Setya Novanto Dipesan...

    Agus menuturkan KPK menolak pengajuan justice collaborator Setya Novanto karena kesalahan-kesalahannya terungkap di persidangan. Ia yakin hakim akan memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa. "Insya Allah (divonis sesuai tuntutan)."

    Penyelidikan KPK, kata Agus, tidak akan berhenti terhadap Setya. Dalam perkara korupsi e-KTP terdapat beberapa klaster yang diselidiki. Tidak hanya terhadap kalangan legislator, tapi juga terhadap aparatur pemerintah dan pengusaha. “Nanti akan kami dalami dan dilihat apakah perlu ditindaklanjuti."

    Baca: Tanggapan KPK soal Status Justice Collaborator bagi Setya Novanto...

    Untuk terus mendalami penyelidikan perkara korupsi ini, kata Agus, diperlukan laporan yang lengkap, dari pengembangan, penyidikan, sampai penuntutannya. Setelah hasil laporan penyidikan dan penetapan lengkap, akan diekspos oleh penyidik KPK. "Itu yang menjadi dasar kami bertindak lebih jauh."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.