Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Elit PKS Bolehkan Anis Matta Deklarasi dengan Syarat, Asalkan....

image-gnews
Presiden PKS Anis Matta, saat menghadiri pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. Mekanisme pemilihan kepala daerah akhirnya diubah dari secara langsung menjadi lewat DPRD. TEMPO/Imam Sukamto
Presiden PKS Anis Matta, saat menghadiri pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. Mekanisme pemilihan kepala daerah akhirnya diubah dari secara langsung menjadi lewat DPRD. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera mempersoalkan deklarasi yang dilakukan mantan Presiden PKS, Anis Matta, sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2019. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, mengatakan fokus partainya saat ini memenangkan pemilihan kepala daerah serentak 2018. “Calon presiden kan 2019, pilkada tinggal selangkah lagi dua bulan kurang, jadi teman-teman prioritas (ke pilkada),” kata dia ketika dihubungi Tempo, Minggu 22 April 2018.

Menurut Mardani, selain partai ingin terlebih dulu fokus ke pilkada, deklarasi Anis juga diduga tanpa koordinasi dan komunikasi antarpengurus partai. Kemungkinan, kata dia, Anis telah menyampaikan pemberitahuan untuk deklarasi ke dewan pimpinan pusat partai. Namun bisa jadi pemberitahuan itu belum tembus hingga ke dewan pimpinan wilayah partai sehingga dilarang.

BACA: Deklarasi Anis Matta Calon Presiden, PKS Jawa Barat Boikot?

Mardani menjelaskan, PKS membolehkan Anis deklarasi asal kepada selain kader PKS untuk menambah suara partai. Namun partai, kata dia, melarang Anis apabila deklarasi dilakukan melibatkan internal kader partai. Selain melanggar aturan partai, kata dia, sudah ada majelis syuro yang mengumumkan sembilan kader PKS dalam pemilu 2019. “Ke mana majelis mutusin kami akan dukung,” ujar dia. Lagi pula, ia menambahkan, PKS segera mengumumkan kader terbaiknya paling lambat 13 Mei mendatang.

Pada Sabtu malam pekan lalu, kelompok yang mengatasnamakan Anis Matta Pemimpin Muda (AMPM) menggelar acara deklarasi Anis sebagai calon presiden pada 2019. Deklarasi itu dihadiri oleh Anis yang berlangsung di Teater Terbuka Taman Budaya Jawa Barat di kawasan Dago, Bandung. Tak kurang dari 300 orang hadir dalam deklarasi tersebut.

BACA:Fahri Hamzah Melihat Ada Upaya Elit PKS Menjegal Anis Matta

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun sehari sebelumnya, beredar surat dari Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat yang melarang kader PKS menghadiri deklarasi tersebut. Surat itu ditujukan kepada Dewan Pengurus Daerah PKS Jawa Barat. Dalam surat itu, Ketua DPW PKS Nur Supriyanto mengimbau para kader lebih fokus pada pilkada di kota dan kabupaten masing-masing dibanding mendeklarasikan calon presiden. “Kami mengimbau agar struktur dan kader tidak menghadiri deklarasi bacapres (bakal calon presiden) internal,” kata Nur.

Ketua AMPM Jawa Barat, Rinaldi Yusuf, mengatakan sudah ingin mengusung Anis sebagai calon presiden sejak lima tahun lalu. Ia membantah deklarasi itu untuk para kader partai. “Relawan ini terbuka untuk umum, acara ini juga tidak terkait dengan partai,” kata dia. Ia pun menepis relawan yang berasal dari Bandung, Kuningan, dan Garut tersebut merupakan kumpulan kader PKS yang tak puas.

BACA:Gara-gara Pilkada, Anis Matta PKS Dilengserkan Lebih Cepat

Sementara itu, dalam deklarasi akhir pekan lalu sejumlah petinggi PKS di daerah tidak muncul di panggung. Bendera ataupun atribut PKS juga tak terlibat di lokasi. Namun segelintir orang terlihat memakai kaus bertuliskan PKS. Anis mengatakan deklarasi ini hanya sosialisasi untuk memberikan banyak pilihan calon presiden. Selain itu deklarasi dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi semangat dan perluasan konstituen PKS. Dia berdalih, absennya petinggi partai lantaran deklarasi bukan acara struktur partai. “Partai ada mekanismenya. Efek pencapresan tidak akan bagus kalau hanya internal,” ujar Anis Matta.

ANWAR SISWADI, ALFAN HILMI, DANANG FIRMANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

22 jam lalu

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohammad Sohibul Iman dalam konferensi pers usai pembukaan Rapimnas DPP PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022/Mutia Yuantisya
PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera sebagai calon kandidat masih bersifat usulan sebelum diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS


Pilkada DKI, PKS Jajaki Komunikasi dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan

1 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mencoblos Pemilu 2024 di TPS 165, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu, 14 Februari 2024. Tempo/Adi Warsono
Pilkada DKI, PKS Jajaki Komunikasi dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan

Menyongsong Pilkada, PKS Buka Peluang Jajaki Komunikasi Dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan


Pilkada 2024, Pengamat Sebut Jawa Barat Jadi Pertarungan Lanjutan Koalisi Pilpres

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024, Pengamat Sebut Jawa Barat Jadi Pertarungan Lanjutan Koalisi Pilpres

Partai politik mulai memanaskan mesin politiknya untuk menyongsong Pilkada 2024. Jawa Barat menjadi wilayah yang diperebutkan calon-calon popouler.


PKS Gadang-gadang Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Depok, Berikut Profilnya

3 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PKS Gadang-gadang Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Depok, Berikut Profilnya

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono diusung PKS untuk menjadi Wali Kota Depok di Pilkada Depok 2024. Ini profilnya.


Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

5 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.


Pengamat Sebut Pertarungan di Pilkada DKI 2024 Paling Menarik, Ini Alasannya

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pengamat Sebut Pertarungan di Pilkada DKI 2024 Paling Menarik, Ini Alasannya

Dengan perolehan 10 kursi di DPRD, langkah politik Golkar patut diwaspadai di Pilkada DKI 2024.


Pilkada 2024, PKS Bakal Prioritaskan Kader Internal atau Eksternal?

7 hari lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pilkada 2024, PKS Bakal Prioritaskan Kader Internal atau Eksternal?

PKS mengatakan partainya akan berkoalisi dengan partai mana saja untuk Pilkada 2024. Bakal prioritaskan kader mana?


PKS Buka Peluang Rangkul Gerindra dalam Pilkada 2024

7 hari lalu

Kader PKS Depok menggelar kampanye kreatif flash mob di Simpang Ramanda, Jalan Margonda, Depok, Minggu, 14 Januari 2024. Foto: TEMPO/Ricky Juliansyah
PKS Buka Peluang Rangkul Gerindra dalam Pilkada 2024

PKS membuka peluang partainya berkoalisi dengan partai-partai non-koalisi Pilpres untuk Pilkada 2024.


Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

8 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (kiri) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

PKS menyatakan pihaknya tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas.


PKS Tetap Berkomitmen Ajukan Hak Angket, tapi Tunggu Partai Lain

8 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Tetap Berkomitmen Ajukan Hak Angket, tapi Tunggu Partai Lain

Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf, berharap hak angket masih dapat diwujudkan pada masa persidangan DPR berikutnya.