KPU Tak Akan Mengajukan Peninjuan Kembali Atas Putusan Soal PKPI

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono (kiri) didampingi sekjen PKPI Imam Ansori Saleh (kanan) menunjukan nomor urut partai PKPI dalam pemilu 2019 saat keluar dari gedung KPU RI, Jakarta, 13 April 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum akhirnya tidak akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

"Upaya hukum lainnya itu ternyata sudah dijabarkan di Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2017," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangan tertulis, Ahad, 22 April 2018. Dalam peraturan itu, ujar dia, termaktub bahwa pengajuan PK tidak dapat dilakukan atas putusan PTUN itu.

Menurut Pasal 13 ayat 5 PerMA Nomor 5 Tahun 2017, putusan PTUN bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau pengajuan kembali. "Dengan demikian, status hukum putusan PKPI sudah berkekuatan hukum tetap," ujar Hasyim. "KPU tidak dapat mengajukan PK."

Baca juga: Partai Ke-20 Peserta Pilpres 2019, PKPI: Menguntungkan Kami

Sebelumnya, Hasyim pernah mengatakan KPU mempertimbangkan akan mengajukan upaya hukum luar biasa dengan melakukan PK atas putusan itu. KPU bahkan telah berkonsultasi dengan Komisi Yudisial mengenai putusan tersebut. Lembaga penyelenggara pemilu sebelumnya akan menjadi hasil analisis dan eksaminasi dari KY itu sebagai pertimbangan KPU dalam menentukan langkah berikutnya.

Dalam pertimbangan pengambilan putusan itu, majelis hakim PTUN menyatakan KPU telah melakukan kesalahan prosedur di beberapa daerah, antara lain di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. KPU tidak meloloskan PKPI karena dinilai tidak memenuhi persyaratan verifikasi faktual.

Atas putusan itu, KPU sempat merasa ada beberapa hal yang harus dibahas dan ditindaklanjuti lantaran dirasa tidak sesuai dengan pendapat dan pandangan yang dimiliki KPU. Ia merasa lembaganya telah menyampaikan fakta dan data bahwa KPU telah melakukan pekerjaan dengan baik sejak proses pendaftaran hingga penetapan partai politik peserta pemilu, di dalam persidangan.

Atas pernyataan soal rencana KPU itu, Hasyim dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan berita bohong bahwa KPU akan melakukan PK terhadap putusan yang sudah didapat PKPI.

Sekretaris Jenderal PKPI Imam Anshori melaporkan Hasyim melalui kuasa hukumnya, Reinhard Halomoan, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin pekan lalu. Pernyataan Hasyim yang dilaporkan ke polisi adalah rencana KPU yang akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN yang membolehkan PKPI menjadi peserta Pemilu 2019.

Baca juga: PKPI Gerak Cepat Buka Pendaftaran Calon Legislatif untuk 2019

Selain itu, KPU mempertimbangkan melaporkan hakim PTUN ke KY terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses penanganan gugatan PKPI. Soalnya, jika PK diterima, partai tersebut akan dibatalkan menjadi peserta Pemilu 2019.

Reinhard menilai pernyataan KPU menekan PKPI. "Berita tidak benar, ini menjadi teror pada kader yang menurunkan kepercayaan kepada PKPI," katanya.

Atas keputusan KPU itu, Imam merasa lega. Alasannya, banyak kader PKPI di daerah merasa resah setelah mendengar pernyataan para pejabat KPU tersebut. Bahkan dia mendapat cerita dari pengurus PKPI di daerah pernyataan KPU itu meresahkan kader di daerah. "Banyak yang ragu untuk mendaftar sebagai caleg."






KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

7 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

9 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

12 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

17 hari lalu

Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, petugas patroli juga disiapkan untuk mendukung tugas-tugas KPU Jaksel menjelang Pemilu 2024.


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

20 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

20 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

21 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

21 hari lalu

KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

Hasyim Asy'ari mengatakan rapat pleno digelar pada 8 November untuk membuat simpulan dari hasil verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik


KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

21 hari lalu

KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

KPU Badung, Bali, telah selesai melaksanakan kegiatan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.


KPU Badung Temukan Kasus Catut KTP untuk Keanggotaan Parpol

22 hari lalu

KPU Badung Temukan Kasus Catut KTP untuk Keanggotaan Parpol

KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan pihaknya menemukan banyak kasus pencatutan NIK KTP warga untuk keanggotaan kader partai politik