Relawan Jokowi Anggap #2019GantiPresiden Cuma Lelucon

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Relawan Jokowi Mania mengadakan diskusi fenomena tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di rumah makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, 21 April 2018. Tempo/Imam Hamdi

    Relawan Jokowi Mania mengadakan diskusi fenomena tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di rumah makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, 21 April 2018. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Jokowi, Sylver Matutina, membantah gerakan #2019TetapJokowi adalah tandingan terhadap gerakan #2019GantiPresiden. "Sama sekali tidak,” katanya seusai acara peluncuran aplikasi Jutaan Relawan Dukung Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad, 22 April 2018.

    Menurut dia, gerakan ganti presiden itu hanya lelucon yang tidak perlu ditanggapi. “Dan tidak perlu dikhawatirkan," ujarnya.

    Baca:
    2019GantiPresiden Vs #2019TetapJokowi ...
    Ada #2019GantiPresiden, Gerindra Minta Jokowi Jangan Baper ...

    Gerakan #2019Ganti Presiden diluncurkan politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera pada 8 Maret 2018. Gerakan ini, kata Mardani, akan memberikan data, analisis, dan menyodorkan calon presiden selain Jokowi, juga mendidik masyarakat berpolitik.

    Sylver mengatakan gerakan #2019TetapJokowi berbeda dari gerakan yang diusung Mardani. Dia mengatakan pihaknya membuat gerakan ini untuk mempublikasikan hasil kerja para relawan Jokowi di masyarakat.

    Baca: Jokowi: Kaus Gerakan #2019GantiPresiden Tak ...

    Relawan Jokowi, kata dia, banyak membantu masyarakat. “Tapi belum dipublikasikan," ucapnya.

    Gerakan #2019GantiPresiden dianggap Sylver sebagai gerakan tidak penting. Menurut dia, gerakan itu tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. "Gerakan itu dilakukan oleh partai kecil dan enggak jelas," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.