Sohibul Iman Anggap Gatot Nurmantyo Tidak Memprioritaskan PKS

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman jalan santai di Balai Kota DKI Jakarta, 15 April 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman jalan santai di Balai Kota DKI Jakarta, 15 April 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo tidak memprioritaskan partainya untuk berbicara mengenai pemilihan presiden 2019.

    Menurut Sohibul Gatot Nurmantyo sempat meminta waktu untuk bertemu bulan lalu. Namun pertemuan itu gagal karena Gatot tiba-tiba membatalkan di malam sebelumnya karena harus pergi ke suatu tempat.

    Baca: Sohibul Iman PKS Ajak Umat Tak Pilih Pemimpin Mitos

    "Ya buat saya komunikasi dengan kami bukan prioritas, udah kami kasih kok malah tidak jadi, kan," kata Sohibul di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta, Jumat, 20 April 2018.

    Sohibul menuturkan Gatot berencana merancang kembali pertemuan. Namun belum terjadi kesepakatan kapan dua tokoh ini berjumpa. "Yang baru disepakati pertemuan tim Selendang Putih dengan tim saya. Katanya nanti akan dicari waktu," ujarnya.

    Meski sempat gagal bertemu dengan Gatot, kata Sohibul, PKS tetap membuka pintu bagi jenderal purnawirawan itu. "Sebelum KPU menetapkan capres-cawapres semua terbuka. Politik seni kemungkinan," katanya.

    Simak: PKS Ragu Prabowo Maju, Tiket Capres untuk Gatot Nurmantyo?

    Jika Gatot ingin diusung oleh PKS sebagai capres atau cawapres 2019, kata Sohibul, Gatot harus mendapat persetujuan dari Majelis Syura. Pasalnya Majelis Syura telah memutuskan sembilan orang kader PKS sebagai capres atau cawapres 2019.

    Namun jika nama Gatot disodorkan oleh Partai Gerindra sebagai capres, PKS akan menerimanya. "Tapi cawapres (tetap) dari PKS," ujar Sohibul.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.