TEMPO Interaktif, Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tidak membagikan bingkisan lebaran kepada para pegawai negeri sipil dan tenaga hororer tahun ini. Keputusan meniadakan parsel lebaran karena adanya larangan dari Pemerintah Pusat. "Tidak ada kebijakan untuk memberikan parsel atau bingkisan menjelang Lebaran," kata Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Hario Edy Purnomo di Pasuruan pada Jumat (21/9).Menurut Hario, larangan ini memang harus dipatuhi meski mengecewakan banyak pihak. Dia berharap kebijakan ini tidak menganggu kinerja pegawai selama bulan Ramadan. "Jangan sampai terpengaruh oleh tidak adanya bingkisan," ujarnya.Seorang pegawai Dinas Pendidikan Pasuruan, Hasan Asri mengaku kecewa dengan kebijakan ini. Sebab bingkisan itu bisa mengurangi biaya belanja untuk keperluan hari raya. "Tak ada parsel kita terpaksa belanja banyak barang," katanya. Bibin Bintariadi
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mendagri Minta Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran
17 Mei 2019
Mendagri Minta Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran
Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana untuk THR.
Penjual Parsel di Pasar Kembang Cikini Mengeluh Omzet Menurun
13 Juni 2018
Penjual Parsel di Pasar Kembang Cikini Mengeluh Omzet Menurun
Para pedagang parsel di Cikini mengeluhkan lamanya libur Lebaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bertambahnya penjual parsel online.
Kebanjiran Parsel dari Teman Pengusaha, Sandiaga Uno ke KPK
12 Juni 2018
Kebanjiran Parsel dari Teman Pengusaha, Sandiaga Uno ke KPK
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku kebanjiran parsel Lebaran 2018 dan telah berkoordinasi dengan KPK untuk menyalurkannya.
KPK Selidiki Parsel Lebaran Berlogo BPK untuk Politikus PKB
9 Agustus 2016
KPK Selidiki Parsel Lebaran Berlogo BPK untuk Politikus PKB
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan parsel Lebaran BPK mirip dengan yang ditujukan kepada politikus PKB.
Tolak Parsel, Rumah Menteri Yuddy Dipasangi Stiker
2 Juli 2016
Tolak Parsel, Rumah Menteri Yuddy Dipasangi Stiker
PNS serta anggota TNI dan Polri telah bersumpah bekerja tanpa mengharapkan imbalan masyarakat.
BPK Akan Usut Parsel buat Abdul Kadir Karding
1 Juli 2016
BPK Akan Usut Parsel buat Abdul Kadir Karding
BPK menampik pernah mengirim parsel buat politikus PKB, Abdul Kadir Karding.
Ridwan Kamil Haramkan Pegawai Negeri Terima Parsel Lebaran
21 Juni 2016
Ridwan Kamil Haramkan Pegawai Negeri Terima Parsel Lebaran
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan setiap parsel yang akan diterima PNS dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan dikontrol.
Bagi yang diketahui menerima, selain sanksi, dilaporkan ke KPK.
Parsel Tak Masalah
10 Juli 2015
Parsel Tak Masalah
Zaman sekarang pejabat tak boleh lagi seenaknya menerima parsel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggolongkan parsel sebagai gratifikasi, khususnya yang diberikan kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jika tidak berhati-hati, si penerima bisa menjadi tawanan KPK.
Awas, Barang Tak Layak Edar Banyak Ditemukan di Parcel
29 Juni 2015
Awas, Barang Tak Layak Edar Banyak Ditemukan di Parcel
Puluhan barang yang ditemukan di toko parcel tak memiliki izin edar.
