Perairan Riau Marak Narkoba, Kapolri Minta Bantuan TNI

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Narkoba atau methylamphetamine. Getty Images

    Ilustrasi Narkoba atau methylamphetamine. Getty Images

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan garis pantai timur di wilayah Riau menjadi pintu masuk jalur gelap peredaran narkoba dari luar negeri. Kepolisian akan meminta bantuan TNI menambah kekuatan penjagaan wilayah perairan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka itu.

    Polri akan meningkatkan penjagaan oleh Polair. “Saya juga minta bantuan panglima dan jajaran TNI AL agar mengintensifkan," kata Kapolri Tito setelah memberi pengarahan di hadapan ribuan pasukan TNI dan Polri, di halaman kantor Gubernur Riau, Jumat, 20 April 2018.

    Baca: Pemakai Narkoba: Justru Tambah Banyak Kenal...

    Kepolisian bersama dengan TNI bakal memetakan jaringan yang masuk ke Riau. Sebab, kata Tito, biasanya jaringan luar negeri yang sengaja menyelundupkan narkoba ke Indonesia merupakan jaringan yang sama. "Jaringannya pasti itu-itu aja."

    Tito meminta masyarakat tidak main-main dengan narkoba. Terlebih bila ada aparat kepolisian yang terlibat peredaran narkoba, ia tidak akan segan memberi tindakan tegas. "Jika perlu ditembak mati saja," ujarnya.

    Baca: Penyelundupan 1,6 Ton Sabu, Polri: Masih Ada...

    Tito berharap kekompakan antara TNI, Polri, BNN, dan masyarakat mengatasi jaringan narkoba internasional itu. "Kalau kedapatan jaringannya, langsung saja diselesaikan secara adat (tembak mati)."

    Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau mencatat setidaknya 558 kasus peredaran narkoba di wilayah Riau hingga Maret 2018, baik yang masuk lewat perairan maupun jaringan antarprovinsi. Jumlah sabu yang disita 55 kilogram dengan 746 tersangka. Sebanyak 26 kilogram sabu di antaranya masuk dari luar negeri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.