Arsul Sani: Romahurmuziy Temui Sandiaga Uno Bahas 3 Opsi Pilpres

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sufmi Dasco Ahmad, Arsul Sani, dan Adies Kadir dari Komisi III DPR RI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi lima anggota HMI yang jadi tersangka kerusuhan di depan Istana Selasa, 8 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

    Sufmi Dasco Ahmad, Arsul Sani, dan Adies Kadir dari Komisi III DPR RI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi lima anggota HMI yang jadi tersangka kerusuhan di depan Istana Selasa, 8 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, Kamis malam, 19 April 2018. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani membenarkan pertemuan tersebut.

    Dalam pertemuan itu, kata Arsul, salah satu materi yang dibahas adalah peluang dipilihnya tiga opsi pada pemilu presiden atau pilpres 2019 antara kubu Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Baca: PKS Sebut Prabowo Belum Tentu Maju Pilpres 2019

    "Semua opsi yang ada, baik terkait Prabowo maupun Jokowi, itu masih terbuka bagi kami," kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, 20 April 2018.

    Opsi pertama, ujar Arsul, adalah terjadinya kontestasi ulang antara antara Jokowi dengan Prabowo secara langsung. Kedua, ada sosok lain yang ditunjuk Prabowo, baik dari kalangan sipil maupun militer untuk menghadapi Jokowi. "Opsi ketiga masih terbuka kemungkinan Jokowi-Prabowo bergandengan sebagai capres dan cawapres," ujarnya.

    Simak: Jika Jokowi Lawan Prabowo di Pilpres, Cyrus: Bisa Ditebak Isunya

    Menurutnya tiga opsi itu masih terbuka. Artinya, kata dia, opsi menjadikan Prabowo sebagai cawapres Jokowi belum terkubur meskipun Gerindra sudah menyatakan secara tegas hal itu tidak mungkin terjadi.

    PPP masih melihat lain karena kemungkinan Prabowo menjadi wakil Jokowi belum terkubur permanen. "Jadi yang jelas opsi itu masih terbuka, tidak ada yang tertutup baik opsi satu, dua dan tiga," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.