Gerindra Mengakui Sedang Menjajaki Koalisi dengan PAN dan PKB

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen PAN Eddy Suparno setelah pertemuan di rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 1 Maret 2018. Tempo/Arkhelaus W.

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen PAN Eddy Suparno setelah pertemuan di rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 1 Maret 2018. Tempo/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partainya sedang membangun koalisi dengan Partai Amanat Nasional untuk mengusung Prabowo Subianto ke pemilihan presiden 2019. "Dengan PKB masih terus berkomunikasi,” kata Andre, Jumat, 20 April 2018.

    Gerindra menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan PKB karena melihat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih bersedia menjadi wakil presiden Jokowi, pesaing Prabowo.

    Baca: Gerindra: PAN dan PKB Akan Keluar dari Koalisi...

    Gerindra telah berkoalisi dengan PKS untuk menghadapi pilpres 2019. Sedangkan kubu Jokowi, yang juga kembali dicalonkan, telah diusung Partai Golkar, Hanura, NasDem, PPP, PKB, PAN, dan PDI Perjuangan.

    Partainya, kata Andre, sedang menimbang calon wakil presiden yang disodorkan PKS. Partai berlambang bulan sabit kembar itu menyodorkan sembilan nama untuk mendampingi Prabowo. "Partai koalisi akan memutuskan pendamping Pak Prabowo."

    Baca: PKB dan PAN Gabung dengan Gerindra? PDIP...

    Namun, kata Andre, koalisi masih terus mempertimbangkan nama lain untuk cawapres Prabowo. Sebab, jika PAN juga menyodorkan nama untuk cawapres, mesti dipertimbangkan. "Nanti ada perundingan siapa yang akan dipilih."

    Yang penting, kata dia, komunikasi politik terus dibangun. Ketua Umum Gerindra Prabowo juga akan segera turun menyerap aspirasi masyarakat untuk menaikkan elektabilitasnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.