Pengamat Kritik Safari Politik Wiranto ke Elit Partai Politik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Peter Craig Dutton di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Peter Craig Dutton di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mesti menjelaskan secara gamblang kepada publik terkait rencananya ingin menemui elit partai politik. Pada Rabu kemarin, Wiranto menyambangi rumah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Tupoksi sebagai Menkopolhukam sudah jelas yaitu mengkoordinasikan kementerian dan lembaga yang ada di bawahnya, bukan yang lain,” kata Zuhro saat dihubungi, Kamis, 19 April 2018.

    Baca juga: Kata Wiranto Soal Pertemuannya dengan SBY

    Tugas untuk mengurus partai, menurut Zuhro, ada di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, sejak era orde baru urusan partai berada di Departemen Dalam Negeri. “Depdagri menjadi pembina parpol. Apa bedanya dengan sekarang? peran yang sedang dimainkan Kemenkopolhukam.”

    Zuhro melihat banyak elit partai turun gunung untuk penjajakan, bahkan membuat kesepakatan politik mendekati pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 pada Agustus mendatang. Nah, hal tersebut terlihat dari pergerakan Wiranto saat ini.

    Wiranto yang notabene juga elit Partai Hanura, belakangan ini mulai terlihat melakukan komunikasi dengan ketua umum parpol. “Pertanyaannya apakah ini dilakukan atas nama jabatannya sebagai menteri atau elite Hanura. Atau atas nama keduanya?” tanya Zuhro.

    Ia menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan menterinya tidak boleh merangkap jabatan menjadi ketua umum partai. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan dalam menjalankan tugas.

    Baca juga: Mengapa Menko Wiranto Safari Politik ke Petinggi Partai

    Zuhro mempertanyakan kapasitas Wiranto saat menemui SBY di rumahnya. Jadi, jika Jokowi telah melarangnya, kata dia, mengapa para menteri koodrinator kabinet kerja justru ikut turun gunung mengurus pencalonan Presiden 2019.

    “Sementara Wiranto bukanlah ketua umum partai, tapi harus melakukan temu politik dengan para ketua umum partai. Ini yang membuat bacaan publik jadi rancu,” ujarnya.

    Sebelumnya Wiranto bertemu dengan SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
    "Saya selaku pejabat politik di negeri ini harus berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik, tokoh partai, siapa saja, kata Wiranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.