Wiranto: Pemerintah Tak Intervensi Jumlah Paslon di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberi pernyataan seputar konflik yang terjadi di partainya itu di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberi pernyataan seputar konflik yang terjadi di partainya itu di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Bogor - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tidak mengintervensi agar pemilihan presiden atau  pilpres 2019  hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) demi menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Menurut dia jumlah pasangan calon dalam pilpres 2019 ditentukan oleh publik dan keinginan partai politik.

    "Kehendak politik enggak bisa kemudian kami arahkan untuk satu pasang saja, dua pasang saja. Kami terserah, kok, ini demokrasi," kata Wiranto di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 April 2018.

    Baca: PKS Sebut Prabowo Belum Tentu Maju Pilpres 2019

    Wiranto menuturkan pemerintah mengembalikan sepenuhnya pada publik soal berapa jumlah pasangan calon itu. "Sehingga tidak terkesan bahwa pemilu itu disetir, diarahkan oleh pihak-pihak tertentu," ucapnya.

    Sebelumnya, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu pagi. Wiranto membantah pertemuan itu membahas soal calon tunggal di pilpres 2019. "Pak SBY dan saya kan tidak menentukan jumlah pasangan calonnya berapa," ucapnya.

    Simak: PAN Berupaya Menggalang Koalisi Nasional di Pilpres 2019

    Menurut Wiranto, keduanya hanya membahas soal menjaga pemilihan kepala daerah serentak 2018, pemilihan legislatif dan pilpres 2019 berjalan tertib. Rencananya Wiranto juga akan lakukan hal yang sama ke ketua umum partai politik lainnya.

    "Karena memang saya harus menemui beliau-beliau itu untuk mendapatkan masukan-masukan yang dapat saya jadikan satu bahan, bagaimana kita mengelola politik nasional supaya stabil," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.