Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekjen PDIP Sebut Diplomasi Jokowi di Pertemuan Luhut dan Prabowo

image-gnews
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut sebagai diplomasi Presiden Joko Widodo untuk menciptakan situasi politik yang kondusif.

“Ya ini multi-approach diplomacy. Jadi seluruh jajaran Pak Jokowi itu bergerak untuk membangun suasana yang kondusif untuk berdialog,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, 18 April 2018.

Hasto menyebut menyebut model dialog adalah ciri dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Pertemuan antara Luhut dan Prabowo diungkap dalam pemberitaan Asia Times pada Ahad 15 April 2018. John McBeth, wartawan Selandia Baru yang pernah bertugas di Indonesia, mengungkapkan pertemuan Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo. Luhut dikenal sebagai orang dekat Jokowi

Baca juga: Presiden PKS: Kepada Luhut, Prabowo Menolak Jadi Cawapres Jokowi

McBeth menuliskan bahwa Prabowo bersedia dipinang Joko Widodo jika diberikan kewenangan dalam militer dan tujuh kursi dalam kabinet. McBeth mengungkapkan bahwa Luhut keberatan atas permintaan Prabowo. Ia tak menjelaskan detail soal permintaan jatah kursi menteri tersebut. Kabar deal politik, termasuk kemungkinan Jokowi merangkul Prabowo, santer beredar.

Gerindra membantah kabar adanya permintaan jatah menteri dari Prabowo dan kemungkinan untuk merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah pemberitaan Asia Times tersebut. "Kalau Pak Prabowo bersedia jadi cawapresnya Presiden Jokowi, kemudian meminta kuota beberapa menteri, itu adalah tidak benar," kata Dasco, Selasa kemarin.

Hasto tak mau berbicara banyak soal keinginan pihaknya untuk menggandeng Prabowo ke dalam koalisi pemerintah. Menurut dia, kerjasama koalisi harus disepakati kedua belah pihak. “Di luar adanya kerjasama atau tidak, dialog itu keharusan. Musyawarah itu merupakan kultur kita sebagai bangsa,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Parera mengatakan pendekatan antar partai dan elite-nya wajar dilakukan menjelang pemilu. Namun ia mengaku tak mengetahui detail pertemuan antara Luhut dan Prabowo. “PDIP juga melakukan kunjungan dengan beberapa partai politik, itu pun secara pribadi orang per orang,” ujarnya.

Baca juga: PKS Ragu Prabowo Maju, Tiket Capres untuk Gatot Nurmantyo?

Baik Hasto maupun Andreas tak ingin menanggapi soal kabar permintaan jatah menteri yang dimaksud Prabowo. “Pilpres juga masih lama,” kata Hasto. Sementara Andreas berpendapat pembahasan mengenai kursi menteri adalah hak prerogatif presiden nantinya. “Masih terlalu pagi kalau kita bicara kursi menteri,” kata Andreas.

Sejauh ini, tercatat dua kali pertemuan dilakukan antara Luhut dan Prabowo. Pertemuan pertama dilakukan pada Jumat 6 April 2018, atau lima hari sebelum Prabowo mendeklarasikan dirinya maju dalam Pilpres 2019. Pertemuan kedua baru berlangsung kemarin, Senin 16 April 2018 di Resto Sumire, Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Prabowo digadang-gadang maju sebagai capres menantang Jokowi yang berstatus inkumben.

Baca: Presiden Jokowi Kritik Promosi Asian Games 2018 yang Tak Maksimal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

2 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

4 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

4 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

5 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

8 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

8 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.