Sekjen PDIP Sebut Diplomasi Jokowi di Pertemuan Luhut dan Prabowo

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut sebagai diplomasi Presiden Joko Widodo untuk menciptakan situasi politik yang kondusif.

    “Ya ini multi-approach diplomacy. Jadi seluruh jajaran Pak Jokowi itu bergerak untuk membangun suasana yang kondusif untuk berdialog,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, 18 April 2018.

    Hasto menyebut menyebut model dialog adalah ciri dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Pertemuan antara Luhut dan Prabowo diungkap dalam pemberitaan Asia Times pada Ahad 15 April 2018. John McBeth, wartawan Selandia Baru yang pernah bertugas di Indonesia, mengungkapkan pertemuan Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo. Luhut dikenal sebagai orang dekat Jokowi

    Baca juga: Presiden PKS: Kepada Luhut, Prabowo Menolak Jadi Cawapres Jokowi

    McBeth menuliskan bahwa Prabowo bersedia dipinang Joko Widodo jika diberikan kewenangan dalam militer dan tujuh kursi dalam kabinet. McBeth mengungkapkan bahwa Luhut keberatan atas permintaan Prabowo. Ia tak menjelaskan detail soal permintaan jatah kursi menteri tersebut. Kabar deal politik, termasuk kemungkinan Jokowi merangkul Prabowo, santer beredar.

    Gerindra membantah kabar adanya permintaan jatah menteri dari Prabowo dan kemungkinan untuk merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah pemberitaan Asia Times tersebut. "Kalau Pak Prabowo bersedia jadi cawapresnya Presiden Jokowi, kemudian meminta kuota beberapa menteri, itu adalah tidak benar," kata Dasco, Selasa kemarin.

    Hasto tak mau berbicara banyak soal keinginan pihaknya untuk menggandeng Prabowo ke dalam koalisi pemerintah. Menurut dia, kerjasama koalisi harus disepakati kedua belah pihak. “Di luar adanya kerjasama atau tidak, dialog itu keharusan. Musyawarah itu merupakan kultur kita sebagai bangsa,” katanya.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Parera mengatakan pendekatan antar partai dan elite-nya wajar dilakukan menjelang pemilu. Namun ia mengaku tak mengetahui detail pertemuan antara Luhut dan Prabowo. “PDIP juga melakukan kunjungan dengan beberapa partai politik, itu pun secara pribadi orang per orang,” ujarnya.

    Baca juga: PKS Ragu Prabowo Maju, Tiket Capres untuk Gatot Nurmantyo?

    Baik Hasto maupun Andreas tak ingin menanggapi soal kabar permintaan jatah menteri yang dimaksud Prabowo. “Pilpres juga masih lama,” kata Hasto. Sementara Andreas berpendapat pembahasan mengenai kursi menteri adalah hak prerogatif presiden nantinya. “Masih terlalu pagi kalau kita bicara kursi menteri,” kata Andreas.

    Sejauh ini, tercatat dua kali pertemuan dilakukan antara Luhut dan Prabowo. Pertemuan pertama dilakukan pada Jumat 6 April 2018, atau lima hari sebelum Prabowo mendeklarasikan dirinya maju dalam Pilpres 2019. Pertemuan kedua baru berlangsung kemarin, Senin 16 April 2018 di Resto Sumire, Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Prabowo digadang-gadang maju sebagai capres menantang Jokowi yang berstatus inkumben.

    Baca: Presiden Jokowi Kritik Promosi Asian Games 2018 yang Tak Maksimal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.