Pemprov Jawa Barat Jalin Kerja Sama dengan Komnas HAM

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemprov Jabar Jalin Kerja Sama dengan Komnas HAM

    Pemprov Jabar Jalin Kerja Sama dengan Komnas HAM

    INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung Sate Bandung, Selasa, 17 April 2018.  Kerja sama itu terkait dengan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Jawa Barat.

    “Perhatian khusus terkait dengan HAM di Jawa Barat sangatlah penting dan berdampak terhadap perkembangan nasional. Sebab, seperlima masyarakat Indonesia adalah warga Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan usai acara tersebut.

    Menurut Aher, sapaan akrab Ahmad, manusia merupakan titik sentral pembangunan. Maka bicara pemenuhan HAM tidak hanya dalam lingkup konstitusi saja, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi dasar utama HAM.  Misalnya, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan. "Termasuk urusan keyakinan, pentingnya penghormatan penghargaan kepada orang lain. Ini perlu ditingkatkan," ujarnya.

    Selain itu, kata Aher, yang harus diperhatikan adalah hak rakyat dalam memperoleh perekonomian yang laik. Tentu ini penting, mengingat tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia yang menjadikan jurang antara kaum yang kuat dan yang lemah taraf ekonominya.

    Sementara itu Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Barat terbilang sangat pesat. Namun, menurut dia, pertumbuhan itu harus diiringi dengan kemajuan di bidang penegakan HAM sehingga dapat selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. "Kalau diimbangi dengan HAM, ke depannya Jawa Barat bisa menjadi contoh provinsi lain, bahkan negara lain," ucap Damanik.

    Damanik menyatakan, selama Gubernur Ahmad memimpin Jawa Barat dibanding daerah lain, kesepahaman HAM telah menjadi bagian penting dalam pembangunan di sini. “Kehadiran kami ini untuk memperkuat pembangunan di Jawa Barat dalam perspektif HAM," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.