KPK Tunda Perekrutan Kembali Penyidik Muhammad Irhamni

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 3 April 2018. KPK secara resmi menetapkan 38 anggota DRPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi menerima suap dari terpidana mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 3 April 2018. KPK secara resmi menetapkan 38 anggota DRPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi menerima suap dari terpidana mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunda pengangkatan kembali penyidik dari kepolisian, Muhammad Irhamni. "Hari ini, di e-mail seluruh pegawai, kami jelaskan untuk sementara kami tunda, kami kaji lagi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa, 17 April 2018.

    Irhamni merupakan mantan penyidik yang sudah purnatugas dari KPK. Dia sudah dikembalikan ke polisi setelah sepuluh tahun menjabat sebagai penyidik di lembaga antirasuah itu.

    Baca juga: Polri Diimbau Tunda Penarikan Penyidik dari KPK

    Sejumlah sumber menyebutkan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman berusaha memasukkannya kembali bertugas di KPK. Meski tak menyebutkan nama, Aris mengakui sudah mengusulkan mantan penyidik tersebut kepada pemimpin KPK.

    Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, batas maksimal seorang penyidik dari kepolisian adalah sepuluh tahun.

    Usul Aris ini kemudian memantik penolakan dari internal KPK. Sebagian kalangan internal menuding Aris memasukkan kuda Troya—istilah untuk strategi Yunani saat menyelundupkan pasukan untuk menaklukkan kota Troya.

    "Saya memang mengajukan salah satu penyidik, tapi isu ini seolah dikembangkan saya memasukkan kuda Troya," kata dia.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tidak ada aturan yang tegas melarang pengangkatan seorang penyidik yang telah bekerja selama sepuluh tahun di KPK. Namun, karena ada penolakan, dia mengatakan KPK memerintahkan Biro Hukum meminta penilaian dari ahli mengenai pengangkatan tersebut.

    "Semoga pekan ini sudah ada pendapat dari ahli hukum administrasi negara," ujarnya.

    Dia menuturkan pengangkatan Irhamni berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. "Maka itu pimpinan menyetujui pengangkatan kembali saudara Irhamni," ucapnya.

    MAYA AYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.