"

Belum Jelasnya Respons Jokowi, Alasan PRO1 Dorong Gatot-Muhaimin

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar berbincang dengan santri pada pelatihan kepemimpinan dan wirausaha di Ponpes Riyadul Ulum Wada'wah, Condong, Tasikmalaya, Jawa Barat, 19 Maret 2018. ANTARA/Adeng Bustom
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar berbincang dengan santri pada pelatihan kepemimpinan dan wirausaha di Ponpes Riyadul Ulum Wada'wah, Condong, Tasikmalaya, Jawa Barat, 19 Maret 2018. ANTARA/Adeng Bustom

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Relawan PRO1, yang mengatasnamakan arus bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendorong Gatot Nurmantyo dan Muhaimin Iskandar berpasangan dalam Pemilihan Presiden 2019. Ketua Relawan PRO1, Baihaqi Maisin, mengatakan belum jelasnya sikap Joko Widodo atau Jokowi menjadi salah satu alasan relawan mendorong Gatot berpasangan dengan Cak Imin -sapaan Muhaimin-.

Menurut dia respons Jokowi terhadap keinginan Cak Imin untuk menjadi calon wakil presiden masih belum jelas. "Iya, responnya belum bagus. Salah satunya itu," kata Baihaqi di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 April 2018.

Baca: Relawan Akar Rumput PKB Deklarasikan Gatot Nurmantyo-Muhaimin

Baihaqi optimistis pasangan Cak Imin-Gatot bisa terbentuk meskipun sampai saat ini arus besar dukungan partai hanya bermuara pada Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Baihaqi melihat masih ada kemungkinan perubahan pola koalisi menjelang masa pendaftaran 4 Agustus 2018. "Saya mengutip pernyataan Cak Imin, siapapun capresnya, Cak Imin wapresnya," kata Baihaqi.

Ketua PRO1 Jawa Barat Ariesman mengatakan salah satu tujuan dukungan terhadap Gatot dan Muhaimin untuk menjaga kemungkinan munculnya koalisi poros ketiga. Sebab, daya tawar Gatot dan Cak Imin juga bakal berdampak positif pada suara partai. "Ini membuka kemungkinan terbentuknya poros ketiga," katanya.

Simak: Jika Tak Dipilih Jokowi, Muhaimin Iskandar: Patah Hati

Nama Gatot masuk dalam sejumlah lembaga survei dengan elektabilitas sebagai capres atau cawapres yang tidak kecil. Gatot memiliki kelompok relawan lain seperti Relawan Selendang Putih Nusantara (RSPN) dan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR). Ia juga sempat masuk radar Partai Gerindra.

Sedangkan Muhaimin belakangan menyatakan mendukung Jokowi sebagai capres dengan syarat dia sebagai cawapresnya. Baihaqi menampik kecilnya kemungkinan pasangan Gatot-Muhaimin terbentuk. "Politik adalah hal yang tidak pasti. Bisa terjadi perubahan. Sebelum pendaftaran, masih ada banyak kemungkinan," katanya.








PBNU Minta Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Dilakukan Secara Total

13 menit lalu

Ilustrasi Buka Puasa. shutterstock.com
PBNU Minta Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Dilakukan Secara Total

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi arahan Jokowi soal larangan pejabat gelar buka puasa bersama sebaiknya tak diterapkan secara total. Bagaimana baiknya?


Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

46 menit lalu

Presiden Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) saat acara berbuka puasa bersama anggota dan pimpinan DPD di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Sejak hari pertama puasa Ramadan 1440 Hijriah, Jokowi telah berkali-kali berbuka puasa bersama bareng para pejabat negara. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio menilai kebijakan larangan buka bersama atau bukber untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat sebagai hal yang membingungkan.


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

2 jam lalu

Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, memberikan memberikan keterangan pers terkait kasus penangkapan terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

Menurut Cholil, alasan Jokowi melarang buka puasa bersama agar pejabat tidak pamer gaya hidup mewah tidak ada hubungannya dengan buka puasa bersama.


Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

3 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri acara Gerakan Aksi Bergizi SMP Negeri 51 Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat, 10 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan meneruskan larangan buka puasa bersama bagi para pejabat di Pemprov DKI. Agar masyarakat tetap sehat.


Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

4 jam lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melarang pejabat di pemerintahan menggelar buka puasa bersama sesuai arahan Presiden Jokowi.


Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy saat memberikan sambutan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 20 Juni 2022. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Salah satu agenda dalam Rapimnas tersebut adalah penentuan kriteria calon presiden atau capres yang bakal diusung oleh PKS dalam Pemilu 2024. TEMPO/Subekti
Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

PKS menyebut arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah mengesankan kurang ramah terhadap umat Islam.


Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama, MenPAN RB: Masyarakat Umum Tak Dilarang

6 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama, MenPAN RB: Masyarakat Umum Tak Dilarang

Arahan Presiden Jokowi soal larangan buka puasa bersama disebut MenPAN RB hanya berlaku untuk ASN


Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI seperti LSM

6 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI seperti LSM

BEM UI unggah meme Puan Maharani berbadan tikus untuk protes soal pengesahan Perpu Cipta Kerja. Istana pun menyebut BEM UI mirip LSM.


Seskab Pastikan Larangan Bukber Tidak Berlaku Bagi Masyarakat Umum

6 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Pastikan Larangan Bukber Tidak Berlaku Bagi Masyarakat Umum

Seskab Pramono Anung memastikan larangan buka puasa bersama atau bukber tidak berlaku bagi masyarakat umum.