Kasus Century, KPK Bakal Meminta Pendapat Ahli

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan kepada media tentang penetapan tersangka baru terkait pengembangan suap R-APBD Pemprov Jambi di gedung KPK, Jakarta, 2 Februari 2018. KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama Plt Kadis PU Arfan. ANTARA

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan kepada media tentang penetapan tersangka baru terkait pengembangan suap R-APBD Pemprov Jambi di gedung KPK, Jakarta, 2 Februari 2018. KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama Plt Kadis PU Arfan. ANTARA

    TEMPO.CO, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mengundang ahli untuk meminta pendapat sehubungan dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penyidikan lembaga antirasuah itu dalam kasus Bank Century.

    "Kami akan undang para ahli untuk minta pendapat," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat menghadiri acara penyerahan aset rampasan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, Jumat, 13 April 2018.

    Baca: BI Optimistis Kasus Century Tak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan

    Hal tersebut, kata Basaria, perlu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian KPK dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang menjadi sorotan publik tersebut. "Agar kami tidak melakukan langkah yang salah," kata Basaria.

    Selain mengundang para ahli, KPK juga akan meneliti putusan praperadilan itu. Jika dalam penelitian itu ada bukti permulaan, baru akan dilakukan penyelidikan. Bila di tahap penyelidikan ditemukan dua alat bukti, kata dia, baru bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.

    Simak: Kasus Bank Century, Boediono: Serahkan Semua ke Penegak Hukum

    Dalam putusan bernomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL disebutkan KPK diminta melanjutkan penyidikan kasus Century yang terkait dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout bank tersebut.

    Dalam amar putusan yang diambil hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, tersebut juga meminta penetapan tersangka terhadap mantan wakil presiden Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan.

    NUR HADI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.