Gugatan Ditolak PTUN, Partai Besutan Rhoma Irama Mengajukan PK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Idaman, Rhoma Irama (tengah), saat memberikan keterangan pers di DPP Partai Idaman Jalan Dewi Sartika, Jakarta,16 Januari 2018. Partai Idaman tetap akan memperjuangkan hak politiknya terkait keputusan Bawaslu yang memutuskan Partai Idaman tidak dapat melanjutkan verifikasi faktual. TEMPO/Subekti

    Ketua umum Partai Idaman, Rhoma Irama (tengah), saat memberikan keterangan pers di DPP Partai Idaman Jalan Dewi Sartika, Jakarta,16 Januari 2018. Partai Idaman tetap akan memperjuangkan hak politiknya terkait keputusan Bawaslu yang memutuskan Partai Idaman tidak dapat melanjutkan verifikasi faktual. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta-Partai Islam Damai Aman (Idaman) belum lempar handuk untuk bisa menjadi partai peserta pemilu 2019 kendati gugatannya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengacara Partai Idaman Alamsyah Hanafiah mengatakan telah menyiapkan dua langkah hukum lanjutan agar partai besutan Rhoma Irama itu bisa ikut pesta demokrasi.

    "Yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa ke Pengadilan Negeri," ujar Alamsyah kepada Tempo, Kamis, 12 Maret 2018.

    Baca: Zulkifli Hasan Hadiri Sidang Gugatan Partai Rhoma Irama di PTUN

    Sebelumnya, Partai Idaman menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 58 Tahun 2018. KPU menetapkan partai tersebut tidak lolos syarat administrasi untuk mengikuti pemilu sehingga tidak diverifikasi. Partai Idaman menggugat putusan itu ke PTUN Jakarta.

    Namun pada putusannya, majelis hakim PTUN menolak seluruh gugatan Idaman. Menurut hakim, KPU melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan. Idaman juga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 173 ayat 2 dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Menurut Alamsyah salah satu cara Idaman untuk bisa menjadi peserta pemilu adalah dengan mengajukan PK. Alasannya, upata hukum itu tetap bisa dilakukan meskipun putusan pengadilan  telah berkekuatan hukum tetap. 

    Simak: Gugatan Partai Idaman Ditolak PTUN, KPU: Kerja Kami Sudah Benar

    Langkah kedua, Alamsyah  akan melayangkan gugatan soal perbuatan melawan hukum penguasa ke Pengadilan Negeri dengan tergugat KPU. Gugatan itu tidak berkaitan dengan lolos atau tidak lolosnya Idaman sebagai peserta pemilu. "Kami menganggap dan menyimpulkan dia (KPU) melakukan perbuatan melawan hukum," ujar dia.

    Alamsyah berujar perbuatan melawan hukum KPU karena lembaga itu tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2017 atas gugatan Rhoma Irama. Putusan itu, menurut dia, mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu itu memverifikasi ulang seluruh partai politik, baik yang telah menjadi peserta pemilu, maupun calon peserta pemilu.

    Lihat: Pilgub Jabar, Partai Rhoma Irama Dukung Sudrajat-Syaikhu

    Namun, alih-alih melakukan verifikasi ulang, Alamsyah mengatakan KPU justru menerbitkan Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 dan membatalkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2011 soal penelitian administrasi. "Jadi tidak dilakukan verifikasi ulang terhadap partai idaman. Maka berarti KPU tidak melakukan putusan MK," kata dia.

    Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan putusan PTUN yang menolak gugatan Idaman dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) menunjukkan keputusan KPU sudah benar. "Putusan itu menunjukkan bahwa kerja KPU sudah benar, sesuai peraturan perundang-undangan," kata Hasyim dalam pesan pendek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?