INFO JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019 memiliki delapan prioritas pembangunan. Fokus prioritas tersebut adalah peningkatan kualitas komponen pembangunan, antara lain, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kemandirian perekonomian.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengemukakan hal itu dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat dengan tema "Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat" di Hotel Intercontinental, Bandung, Kamis, 12 April 2018.
Musrenbang ini dilakukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Pada acara itu mengemuka delapan prioritas peningkatan kualitas SDM, antara lainpenanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemanfaatan modal alam, mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis koperasi dan usaha kecil (KUK).
Berikutnya peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, serta pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar.
Poin selanjutnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat dan penguatan reformasi birokrasi.
Menurut Aher, peningkatan kualitas ini penting untuk mencapai kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya adalah stabilitas ekonomi dan penguatan devisa negara. “Kita ini boros dolar (US$). Dolar yang kita punya dikirm ke luar negeri untuk transaksi ekspor-impor kita,” kata Gubernur.
Guncangan perekonomian, kata Aher, tidak akan terjadi manakala pertumbuhan ekonomi nasional tinggi dan kemandirian ekonomi nasional juga tinggi. Untuk itu, Aher mengajak kepada seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat, serta bupati/walikota se-Jawa Barat untuk menciptakan kemandirian tersebut.
"Mari kita hadirkan seluruh kebutuhan masyarakat di Jawa Barat berasal dari kawasan Jawa Barat sendiri," ajak Aher dalam sambutannya.
Menteri Dalam Negeri RI diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai Musrenbang harus mengacu pada program Nawa Cita Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Rencana pembangunan nasional harus selaras dengan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI diwakili Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungki Sumadi mengatakan, prioritas nasional dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 harus didukung oleh pemerintah daerah.
Prioritas nasional, yaitu, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
“RKPD 2019 Jawa Barat bisa menjadi pedoman untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian serta pertanggungjawaban pembangunan daerah,” kata Pungki Sumadi. (*)
