Aher: Satpol PP Berperan Penting Ciptakan Ketertiban Masyarakat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aher: Satpol PP Punya Peran Penting Ciptakan Ketertiban Masyarakat

    Aher: Satpol PP Punya Peran Penting Ciptakan Ketertiban Masyarakat

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Jawa Barat dengan penduduk lebih dari 48 juta jiwa rentan akan terjadinya gangguan keamanan. Gangguan keamanan yang dimaksud, seperti penganiayaan terhadap tokoh agama yang terjadi beberapa waktu lalu.

    "Di sinilah peran Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) dibutuhkan. Bukan hanya untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat saja, tapi juga menegakkan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada)," katanya dalam apel gelar pasukan Operasi Praja Wibawa, di halaman Gedung Sate Bandung, Selasa, 10 April 2018.

    Apel gelar pasukan itu sekaligus menandai dimulainya Operasi Praja Wibawa satuan polisi pamong praja se-Jawa Barat 2018. Operasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kondisivitas keamanan.

    Aher, sapaan akrab gubernur, meminta jajaran Satpol PP untuk menerapkan lima strategi dalam melaksanakan tugas. Salah satunya, berkoordinasi dengan Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

    "Saya percaya jajaran Satpol PP akan mempertahankan identitasnya sebagai aparat yang ramah, bersahabat, dan peka terhadap perubahan," ujar Aher.

    Terkait dengan tewasnya puluhan warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, akibat minuman keras oplosan, Aher mengaku sangat prihatin dan berharap hal serupa tak terjadi lagi. "Saya mengajak semua pihak untuk sangat konsen terhadap urusan ini," tutur Aher.

    Ia meminta aparat mengusut tuntas kasus itu. "Mari, kita petakan kecenderungan kejadian seperti ini. Kalau sebelumnya kan di wilayah utara Jawa Barat, terus sekarang tiba-tiba ramai di Bandung," ucapnya.

    Aher juga mengajak semua pihak mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu. "Saya juga mengajak pimpinan sekolah untuk mengantisipasinya. Tentu di sekolah diajarkan mata pelajaran, di saat yang sama juga tata nilai harus diajarkan, termasuk mewanti-wanti akan bahaya narkoba dan miras, dan masyarakat harus saling mengawasi," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.