Yusril Tampung Usulan Relawan Gatot Nurmantyo Jadi Capres 2019

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra berbicara kepada wartawan usai pembacaan putusan Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran pemilu 2019 oleh KPU, di kantor Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. TEMPO/Putri.

    Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra berbicara kepada wartawan usai pembacaan putusan Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran pemilu 2019 oleh KPU, di kantor Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menampung usulan Relawan Selendang Putih Nusantara untuk mendukung Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019.

    "Ya, bebas saja. Sekarang ini kan semua itu aspirasi-aspirasi rakyat tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, kami dengar saja," kata Yusril saat ditemui di kantor PBB, Jakarta, Senin, 9 April 2018.

    Baca: Relawan Selendang Putih Lobi PBB Dukung Gatot Nurmantyo

    Yusril mengatakan tidak akan mengganggu usulan tersebut. Dia memberikan kebebasan kepada relawan untuk mendukung calon yang mereka inginkan. "Supaya demokrasi kita berkembang," ujar Yusril.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Relawan Selendang Putih Nusantara Sumiarsi mendatangi markas Partai Bulan Bintang (PBB). Kunjungan RSPN tersebut guna melobi PBB untuk memberi dukungan kepada Gatot Nurmantyo.

    "Dalam pertemuan tadi mendapat respons positif, dan ini merupakan nilai plus bagi perjuangan kami ke depan untuk perjuangan kami mencari pemimpin yang diharapkan rakyat," kata Sumiarsi.

    Baca: Gerindra Bahas Kemungkinan Usung Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

    Yusril yakin akan memutuskan yang terbaik untuk partai politiknya. Ia juga berharap partai politik lain tidak salah dalam memutuskan untuk mengusung seseorang menjadi capres dan cawapres

    "Oleh karena sistem yang dianut UUD 1945 itu untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum," kata Yusril

    Yusril mengatakan aturan tersebut membuat tidak terbuka kemungkinan calon independen. Menurut Yusril rakyat yang memulih, tapi yang mencalonkan adalah parpol.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.