Yusril Ihza: Masa Baju Kotak-kotak Bikin Orang Jadi Presiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yusril Ihza Mahendra, ketua partai PBB. Dok. TEMPO

    Yusril Ihza Mahendra, ketua partai PBB. Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membalas pernyataan Presiden Jokowi yang tak percaya gerakan #2019GantiPresiden bisa mengganti presiden. Menurut Yusril, gerakan #2019GantiPresiden boleh-boleh saja.

    "Coba kalau dikatakan masa baju kaos bisa mengganti presiden, ya maka juga bisa saya bilang masa baju kotak-kotak bisa bikin orang jadi presiden," kata Yusril saat ditemui di Markas Besar PBB, Jakarta, Senin, 9 April 2018. Yusril menilai hal tersebut sebagai aspirasi yang tidak usah dihalang-halangi.

    Baca juga: Relawan Gojo Punya Tagar Tandingan #2019GantiPresiden

    Gerakan #2019GantiPresiden digagas politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera. Gerakan yang mengusung isu penggantian presiden dalam pemilihan umum 2019 itu berkembang hingga viral di media sosial dan banyak penjual kaos bertuliskan #2019GantiPresiden.

    Dalam pidatonya di depan relawan pendukungnya, Jokowi mengaku tak ambil pusing dengan gerakan #2019GantiPresiden
    Menurut Jokowi, gerakan mencetak kaus seperti itu tidak akan mampu mengganti presiden.

    Baca juga: #2019GantiPresiden Dianggap Sama dengan Kampanye Dua Periode

    "Masa kaus bisa mengganti presiden?" kata Jokowi saat berpidato di acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 7 April 2018.

    Jokowi mengatakan perubahan jabatan presiden sepenuhnya berada di tangan rakyat. Yang bisa mengganti presiden, kata Jokowi, adalah rakyat. “Kalau rakyat itu berkehendak, ya bisa. Tapi kalau rakyat tidak mau, ya tidak bisa."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.