TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa calon tunggal memungkinkan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Calon tunggal dimungkinkan ketika rakyat menghendaki dan itu konsensus nasional," kata Hasto di kantor lama DPP PDIP, Jakarta, Ahad, 8 April 2018.
Hasto mengatakan keberadaan calon tunggal dalam pemilihan sudah terbukti dalam pilkada serentak 2018 di tingkat provinsi dan kabupaten-kota. Namun, calon tunggal tidak mudah untuk pilpres, karena dinamika politik nasional saat ini. "Kita menginginkan demokrasi berkualitas karena kontestasi gagasan."
Baca:
Relawan Gencarkan Sosialisasi Gatot Nurmantyo untuk Pilpres 2019 ...
Kata Pengamat soal Strategi Jokowi Menuju Pilpres 2019 ...
Untuk menghadirkan calon tunggal dalam pemilihan presiden, kata Hasto, harus diproses dalam dialog bersama. Namun, ia yakin Pilpres 2019 tidak akan ada kotak kosong. "Karena demokrasi butuh syarat kontestasi gagasan mencari pemimpin terbaik.”
Hingga saat ini, baru Joko Widodo, presiden inkumben yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden yang akan diusung PDIP dan disokong setidaknya oleh Partai Golkar, Hanura, NasDem, PPP. Ketua Umum Partai Gerindra yang disebut-sebut sebagai calon penantang Jokowi tak kunjung mendeklarasikan diri.
Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pendeklarasian Prabowo Subianto sebagai calon presiden masih menunggu terbentuknya koalisi partai pendukung. "Syarat Gerindra tidak mencukupi, harus ada partai lain yang bergabung," kata Desmond, Ahad, 8 April 2018.
Baca: Gerindra Gelar Rakernas Persiapan Advokasi untuk Pilpres 2019 ...
Desmond mengatakan pemenuhan persyaratan itulah yang dimaksud Prabowo Subianto sebagai “tiket” pencalonan dirinya. Sebelumnya Prabowo mengatakan ingin memastikan persyaratan pencalonannya sebagai presiden terpenuhi dulu, baru kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai presiden.
Sejauh ini, Partai Gerindra kemungkinan bakal berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Desmond mengatakan partainya masih memantapkan koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen suara kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pembahasan masih berlangsung. Ada kesepahaman tapi juga ada perbedaan. “Nah itulah yang harus diselesaikan," ujar Desmond.
FRISKY RIANA | ARKHELAUS WISNU