Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Bawaslu: Harus Sesuai UU

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik  terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

    Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan mengatakan Komisi Pemilihan Umum mesti memperhatikan Undang-undang Pemilu dalam menyusun aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif atau caleg pada pemilu 2019.

    "Semua bergantung pada undang-undang," kata Abhan di gedung Bawaslu, Ahad, 8 April 2018. Sebab, peraturan KPU merupakan turunan dari Undang-undang.

    Baca: Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Pemilu 2019, Ini Kata Partai

    Dalam rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan legislatif, KPU akan menambahkan aturan mengenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Pada pasal 8 huruf j rancangan PKPU tersebut, berbunyi calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada pasal yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

    Menurut Abhan, rencana KPU melarang mantan narapidana menjadi caleg memang baik. KPU bermaksud mendorong agar publik mendapatkan caleg yang akuntabel dan rekam jejaknya baik.

    Baca: KPU Uji Publik Aturan Soal Eks Napi Koruptor Dilarang Jadi Caleg

    Namun, kata Abhan, aturan yang akan disusun KPU itu harus dilihat berdasarkan UU atau tidak. "Sekali lagi tentu semua harapan masyarakat Indonesia juga bahwa parpol nanti mencalonkan caleg dengan track record yang baik," ujarnya.

    Abhan menuturkan rancangan PKPU tersebut masih akan terus dibahas. Apalagi, PKPU tersebut juga masih perlu dikonstasikan lagi ke Komisi Pemerintahan DPR. "Secara subtantif kami mendukung. Tapi kan masih perlu didiskusikan lagi," ujarnya.

    Baca: Perludem: Partai Jangan Beri Ruang Bekas Koruptor Jadi Caleg


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.