Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Suap, 18 Anggota DPRD Malang Telah Ditahan KPK

Reporter

image-gnews
Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim (kiri) dan anggota DPRD Kota Malang Imam Fauzi mengangkat tangan ketika menaiki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. KPK menahan kelima tersangka untuk 20 hari ke depan. ANTARA
Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim (kiri) dan anggota DPRD Kota Malang Imam Fauzi mengangkat tangan ketika menaiki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. KPK menahan kelima tersangka untuk 20 hari ke depan. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 18 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dalam kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Terakhir, KPK menahan sisa lima anggota DPRD pada Jumat lalu.

"Lima anggota DPRD Kota Malang ditahan untuk 20 hari pertama di dua rutan yang berbeda," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 6 April 2018.

Lima anggota DPRD Malang itu adalah Abdul Hakim dari Fraksi PDIP, Imam Fauzi dari Fraksi PKB, Sulik Lestyowati dari Fraksi Partai Demokrat, Syaiful Rusdi dari Fraksi PAN, dan Tri Yudiani dari Fraksi PDIP. Mereka menyusul 13 anggota DPRD lain yang telah lebih dulu ditahan.

Baca: Ditahan KPK, Anggota DPRD Malang Sahrawi: Ini Perbuatan Zalim

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 18 anggota DPRD Kota Malang dan Wali Kota Malang nonaktif, Mochamad Anton, sebagai tersangka suap. Mereka diduga menerima suap dari Anton untuk memuluskan pembahasan APBDP Kota Malang tahun anggaran 2015. Penetapan tersangka terhadap mereka merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono, dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB), Jarot Edy Sulistyono.

Arief diduga memperoleh uang Rp 700 juta dari tersangka Jarot. Sebanyak Rp 600 juta dari yang diterima Arief kemudian didistribusikan kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang melalui Anton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: 19 Anggota Jadi Tersangka Suap, DPRD Kota Malang Terancam Lumpuh

Salah satu tersangka, Abdul Hakim, yang juga menjabat Ketua DPRD, meminta maaf atas kasus yang menjeratnya tersebut. Ia pun mengharapkan pembangunan di Kota Malang tidak terdampak akibat banyaknya anggota DPRD yang ditahan KPK. "Saya selaku Ketua DPRD pengganti Kota Malang, apa pun situasinya, penduduk Kota Malang harus tetap membangun," ujarnya.

Adapun 13 tersangka anggota DPRD Kota Malang lain yang sudah ditahan adalah Suprapto dari Fraksi PDIP, HM Zainuddin (Fraksi PKB) yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Sahrawi (Fraksi PKB), Salamet (Fraksi Gerindra), Wiwik Hendri Astuti (Fraksi Partai Demokrat) yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, dan Mohan Katelu (Fraksi PAN).

Selanjutnya, anggota DPRD Malang yang ditahan adalah Bambang Sumarto dari Fraksi Partai Golkar, Heri Pudji Utami (Fraksi PPP), Hery Subianto (Fraksi Partai Demokrat), Ya'qud Ananda Budban (Fraksi Partai Hanura), Rahayu Sugiarti (Fraksi Partai Golkar), Sukarno (Fraksi Partai Golkar), dan Abdul Rachman (Fraksi PKB). Wali Kota Malang nonaktif, Mochamad Anton, juga sudah ditahan KPK.

ROSENNO AJI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pesan Wali Kota Malang untuk Content Creator

27 Juni 2023

Wali Kota Malang Sutiaji (dua kiri) didampingi Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Beijing Tutuk SH Cahyono (kiri) berbincang dengan pengusaha China di KBRI di Beijing di sela-sela kunjungannya ke China, (10/6/2023). ANTARA/M. Irfan Ilmie
Pesan Wali Kota Malang untuk Content Creator

Content creator harus memikirkan dampak dari konten yang dibuat pada audiensnya.


Sewa Ruang Kerja Mahal, Kota Malang Sediakan Coworking Space Buat Start-up

5 September 2021

Coworking space di Kota Malang. Dok. Pemerintah Kota Malang
Sewa Ruang Kerja Mahal, Kota Malang Sediakan Coworking Space Buat Start-up

Pemerintah Kota Malang membangun empat coworking space di setiap kecamatan. Tinggal satu kecamatan yang belum punya.


Wali Kota Malang Larang Isolasi Mandiri di Rumah, Ini Sebabnya

28 Juni 2021

Wali Kota Malang Sutiaji melihat kartun karya para  kartunis Kota Malang. Tempo/Eko Widianto
Wali Kota Malang Larang Isolasi Mandiri di Rumah, Ini Sebabnya

Wali Kota Malang Sutiaji melarang warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 menjalani isolasi mandiri di rumah.


Setara Sebut Wali Kota Bogor, Malang, dan Salatiga Tunjukkan Semangat Toleransi

13 April 2021

Perajin barongsai membuat kepala naga barongsai menjelang perayaan tahun baru Imlek dan Capgomeh di Bogor, Jawa Barat, 4 Februari 2015. Harga barongsai bervariasi dari harga 1 hingga 3 juta rupiah, tergantung bahan dan kualitasnya. Foto: Lazyra Amadea Hidayat
Setara Sebut Wali Kota Bogor, Malang, dan Salatiga Tunjukkan Semangat Toleransi

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan sejumlah wali kota telah memperlihatkan gerak maju kepemimpinan toleransi.


Wali Kota Minta Warga Tak Risau Soal Dentuman Misterius di Malang

3 Februari 2021

Wali Kota Malang Periode 2018-2022, Sutiaji meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 22 April 2019. Sutiaji diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah Kota Malang, Cipto Wiyono, terkait pengembangan kasus dugaan suap APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Wali Kota Minta Warga Tak Risau Soal Dentuman Misterius di Malang

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan hingga saat ini belum mengetahui asal suara dentuman keras yang terjadi semalam.


Kawasan Kayutangan Jadi Destinasi Wisata Heritage di Kota Malang

12 Maret 2020

Kawasan Kayutangan di Kota Malang, Jawa Timur akan menjadi destinasi wisata heritage.  Foto: Antaranews
Kawasan Kayutangan Jadi Destinasi Wisata Heritage di Kota Malang

Pemerintah Kota Malang menata kawasan Kayutangan, Kecamatan Klojen untuk dijadikan destinasi wisata heritage.


Beberapa Dosen di Malang Izinkan Mahasiswa Demo Hingga Besok

24 September 2019

Suasana demonstrasi di depan Kompleks Parlemen yang masih berlanjut pada Senin malam, 23 September 2019. Massa di depan Gedung DPR saling berhadapan dengan ratusan aparat polisi anti huru-hara. Tempo/Adam Prireza.
Beberapa Dosen di Malang Izinkan Mahasiswa Demo Hingga Besok

Selama mahasiswa demo, perkuliahan dilakukan dengan e-learning. "Biarkan berkembang memperoleh pengalaman batiniah lewat pembelaan untuk masyarakat."


KPK Jebloskan 10 Bekas Anggota DPRD Malang ke Bui

27 April 2019

Empat anggota DPRD Malang resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 September 2018. KPK resmi melakukan penahanan terhadap 22 orang tersangka anggota DPRD Malang periode 2014-2019 tahap ketiga dalam tindak pidana korupsi kasus suap. Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jebloskan 10 Bekas Anggota DPRD Malang ke Bui

KPK menjebloskan sembilan bekas anggota DPRD ke Lapas Porong pada 24 April 2019.


KPK Tetapkan Sekda Tersangka Suap APBD DPRD Malang

9 April 2019

Juru bicara KPK Febri Diansyah menggelar konferensi pers pengembangan kasus suap DPRD Malang di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 April 2019. TEMPO/Andita Rahma
KPK Tetapkan Sekda Tersangka Suap APBD DPRD Malang

KPK menetapkan Sekda Kota Malang sebagai tersangka DPRD Malang.


Suap DPRD Malang, KPK Periksa Wali Kota

9 April 2019

Tersangka anggota DPRD Malang, Asia Iriani (tengah), menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 November 2018. KPK melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari terhadap 14 orang tersangka anggota DPRD Malang dalam kasus menerima suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Suap DPRD Malang, KPK Periksa Wali Kota

KPK memeriksa Wali Kota Malang dalam dugaan siap DPRD Malang.