INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan optimistis Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat kembali masuk tiga besar nasional sebagai daerah dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) terbaik.
Apabila opini WTP tercapai, ini kali ketujuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih WTP berturut-turut sejak 2011. "Alhamdulillah selama ini Jawa Barat sudah enam kali WTP, mudah-mudahan tahun ini kali ketujuhnya, hadiah untuk masa terakhir jabatan saya," kata Ahmad setelah entry meeting bersama BPK Kantor Wilayah Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat, 6 April 2018.
Ahmad menyatakan pihaknya telah menyetorkan laporan keuangan ke pihak BPK. Selanjutnya BPK akan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk diperiksa.
"Artinya, kita siap diperiksa BPK, kita sudah meminta kepada segenap aparat Pemprov Jabar (Pemerintah Provinsi Jawa Barat), khususnya para kepala OPD, kepala biro, dikomandani kepala inspektorat dalam menyiapkan pemeriksaan dari BPK ini," ucapnya.
Ahmad juga mengaku tidak terdapat permasalahan yang berarti terkait dengan pengelolaan keuangan. Justru dia menilai pengelolaan aset, keuangan, dan sistem pengendalian pemerintahan pun semakin bagus.
Sementara itu Kepala Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa menyebut kegiatan entry meeting merupakan suatu pertemuan untuk memulai pemeriksaan.
"Kami sedang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 2017 dan akan berlangsung selama dua bulan sampai akhir Mei," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran atas laporan keuangan yang sudah diterima dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Adapun yang akan menjadi sasaran penilaian, yakni kewajaran pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan.
"Itu nanti salah satu produk dari pemeriksaan kami adalah opini atas laporan keuangan," tuturnya. (*)